Bappenas: Pelaksanaan Pembangunan Harus Pertimbangkan Daya Dukung

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

DENPASAR — Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengingatkan, di masa mendatang Indonesia perlu melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

“Pembangunan rendah karbon telah menjadi salah satu agenda Prioritas Nasional Enam (PN 6) yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024,” jelas Menteri Suharso Monoarfa usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur Provinsi Bali dan Riau mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Selasa (14/01/2020).

Dikatakan, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjadi salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa mendatang. PRK dibidik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

“Capaian ini patut diapresiasi, mengingat ini merupakan kali pertama pembangunan lingkungan hidup bersama dengan ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional,” terangnya.

Disebutkan, sidang kabinet juga telah menyepakati penurunan emisi GRK sebagai salah satu kerangka ekonomi makro, setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indikator lainnya.

“Untuk itu, komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rendah karbon menjadi momentum penting dalam merespons capaian tersebut,” sebutnya.

Dirinya juga mendorong partisipasi aktif dan komitmen seluruh pihak sebagai wujud dukungan terhadap PRK. Yang mana pembangunan Rendah Karbon akan menjadi kerangka integrasi aksi mitigasi, dan sekaligus dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan multipihak, terutama Pemerintah Provinsi dengan melibatkan seluruh instansi, OPD dan segenap jajarannya bersama-sama dalam mendukung agenda PRK ini,” pungkas Menteri Suharso.

Sebelumnya terdapat 6 provinsi yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman dan telah menjadi provinsi percontohan pelaksanaan pembangunan rendah karbon yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat serta Riau.

Lihat juga...