Belum Ada Pekerja Toko di Sikka Mengadu Soal UMP

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Para pekerja yang selama ini bekerja di toko-toko yang ada di kota Maumere kabupaten Sikka masih banyak yang menerima upah jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang jadi patokan standar upah dan wajib ditaati.

Para pekerja di toko-toko tersebut rela bekerja meskipun menerima upah yang jauh di bawah UMP bahkan para pekerja di toko ini pun tidak mengadukan soal upah mereka ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sikka.

Germanus Goleng, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ditemui di gedung DPRD Sikka, Rabu (29/1/2020). Foto: Ebed de Rosary

“Selama ini tidak ada pekerja toko yang mengadu, hanya mahasiswa saja yang datang mengadu ke kami,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sikka, Germanus Goleng, Rabu (29/1/2020).

Germanus mengerahkan tenaga kerja di pertokoan buat pengaduan supaya Disnakertrans mengurus tetapi dengan catatan harus menerima risiko.

Pernah ada tenaga kerja yang mengadu upahnya di bawah standar dan perusahaan dipanggil tetapi setelah dibayarkan haknya, besoknya pekerja tersebut diberhentikan.

“Saya tantang silakan kerahkan karyawan di toko buat pengaduan dan kita buat gebrakan agar toko-toko tutup dan tenaga kerja diberhentikan. Setelah mereka diberhentikan mari kita cari jalan keluar bersama-sama,” sebutnya.

Germanus katakan, seorang pelayan toko dengan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dituntut untuk diberi gaji sesuai UMP padahal diberi gaji Rp500 ribu saja dia mau karena dirinya juga tinggal di ruko dan makan minum juga ditanggung perusahaan.

Disnakertrans juga ujarnya, tidak bisa melarang orang bekerja di toko tersebut tetapi paling hanya menyampaikan kepada perusahaan agar memperhatikan sesuai dengan tuntutan yang diminta.

“Kami hanya sekedar mengimbau saja sebab di kabupaten Sikka belum bisa membuat Upah Minimum Kabupaten (UMK) sendiri, karena berdasarkan hasil survei Kebutuhan Layak Hidup (KLH) di kabupaten Sikka masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP),” terangnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas Germanus, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) sudah tidak ada lagi dan arahnya melalui pengadilan.

Tetapi pada dasarnya kata dia, semua perselisihan itu asasnya harus musyawarah dulu secara Bipartit dimana harus melibatkan perusahaan, tenaga kerja dan pemerintah.

“Kalau ada tenaga kerja yang mengadu maka kami akan mengurusnya karena prinsip hukum di dalam undang-undang Nomor 2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu kan delik aduan,” ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sikka, Filario Charles Bertrandi, dari fraksi PAN dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, DPRD dan aktivis GMNI Sikka mengharapkan agar Pemda Sikka memperhatikan karyawan yang diberhentikan.

Charles juga meminta mahasiswa GMNI Sikka yang juga berasal dari Unipa Maumere agar mengawal kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dua karyawan Universitas Nusa Nipa (Unipa) oleh pihak manajemen tanpa mendapatkan hak-haknya.

“Khusus Unipa Maumere, ada PHK terhadap pegawainya tanpa sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Jadi mahasiswa GMNI juga harus pantau kasus ini,” pintanya.

Germanus selaku kepala Disnakertrans mengakui hingga saat ini pekerja yang di-PHK tersebut belum membuat pengaduan ke kantornya sehingga pihaknya tidak bisa memproses kasus tersebut.

Lihat juga...