Di Balik Sukses Program KB Era Presiden Soeharto

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di era Orde Baru, tidak lepas dari komitmen Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, yang ditunjukkan dalam pidato dan penandatanganan’ Declaration of Human Rights’, pada 16 Agustus 1967. Namun, keberhasilan itu juga tidak lepas dari peran seorang ahli yang dipilih sendiri oleh Presiden Soeharto. Dia adalah Prof.  Dr. Haryono Suyono, MA., Ph.D. 

Di balik kesuksesan program KB di era Orde Baru, Haryono Suyono menjadi tokoh yang terus mendedikasikan diri untuk mensukseskan program tersebut. Hal itu berawal dari kegelisahan dirinya sendiri yang setiap tahun selalu melahirkan anak.

Kegelisahan itu lalu mendorongnya untuk membuat artikel, hingga menarik perhatian Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, kala itu, yang sudah mencanangkan program KB secara resmi di Jakarta.

Haryono Suyono, mantan Menteri  Kesra Kabinet Reformasi Pembangunan, dan dikenal sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terkenal dengan program KB di era Presiden Soeharto. Pengendalian jumlah penduduk memang sudah menjadi konsennya sejak muda, sekira tahun 1967.

Haryono Suyono mengaku menikah di usia terbilang muda, dan masih umur 25 tahun, sejak 1964 lahir anak pertamanya, hingga empat tahun berturut-turut terus terjadi, bahkan ada anaknya lahir dengan jarak tidak sampai satu tahun.

Hal itu membuatnya gelisah. Sebagai lulusan statistik dan bekerja di bidang statistik, dia terus menulis artikel tentang kelahiran dan kekhawatirannya tentang pembeludakan jumlah penduduk.

“Tahun 1970-an saya kembali kuliah menjadi mahasiswa di Universitas Chicago, Amerika Serikat untuk mengambil gelar doktor, karena sejak saya mendapat master, saya ditugaskan untuk menceritakan sejarah KB di Indonesia,” ujar Haryono Suyono, kepada Cendana News, Kamis (30/1/2020).

Ia mengatakan, bahwa sejarah KB di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sekitar 1950an, resminya sekitar 1957, didirikan organisasi yang namanya PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Tapi saat itu, pendekatannya masih mencari ibu hamil, karena yang menjadi pengurus rata-rata dokter genekolog, sehingga dinilainya belum berhasil.

Kemudian pengurusnya diperbarui, di dalamnya ada guru besar menjadi ketua, ditambah orang berpengaruh. Pendekatannya pun tidak lagi kepada ibu hamil saja, tetapi lebih luas kepada generasi yang baru menikah atau usia subur. Hingga akhirnya menghasilkan konvensi  dunia pada 1967.

PKBI menjadi penggerak pertama dari KB di Indonesia. Pada 1970, baru beralih menjadi BKKBN. Tapi saat itu, Haryono Suyono mengaku baru pulang dari studi di Amerika dan hanya ditunjuk menjadi Koordinator untuk biro yang mengurusi penelitian, pengembangan dan pelaporan.

Tetapi, jiwa menulisnya tetap berlanjut, hingga melalui tulisannya tentang program keluarga berencana sampai ke Setneg dan Presiden Soeharto.

Meskipun sudah menjadi koordinator penelitian, Haryono Suyono masih aktif menulis dan berpidato di radio, terkait kependudukan dan KB.  Dia tetap mengambil porsi yang sifatnya publik, hingga yang ditulis dan disampaikannya melalui radio sampai ke Presiden Soeharto. Kemudian menanyakan kepada Setneg, siapa itu Haryono Suyono?

Oleh Setneg ketika itu, dikatakan bahwa dia itu doktor lulusan Amerika, tetapi belum bisa diangkat menjadi pejabat resmi, karena golongannya masih 3B/C.

Lalu, Pak Harto ketika itu melalui Setneg, meminta Haryono Suyono mengirimkan riwayat hidup hingga akhirnya oleh Menteri Setneg atas perintah Presiden Soeharto, nama Haryono Suyono dijadikan Deputi.

Ketika itu juga, meminta Kepala BKKBN  untuk membuat surat permintaan, agar nama Haryono Suyono dijadikan Deputi.

“Kaget juga Kepala BKKBN , karena bukan atas kemauan kepala BKKBN, tetapi atas permintaan Pak Harto, atas tulisan atau apa yang beliau dengar dari radio,” ujar Haryono Suyono, mengenang riwayat karirnya di BKKBN.

Dia mengaku, meski sudah dijadikan deputi, dirinya sebelumnya sudah dijadikan konsultan oleh WHO, sudah melakukan penelitian yang mengubah klinik menjadi pendekatan masyarakat.

Dia juga sudah berhubungan dengan Bupati dan Gubernur, bahwa pelayanan KB bisa dilakukan di desa.

“Setiap turun ke daerah saat bertemu Bupati atau Gubernur saat menjalankan tugas sebagai koordinator BKKBN, saya terus menyampaikan komitmen Presiden Soherto dalam menekan jumlah penduduk.

“Padahal, itu sebenarnya bujuk rayu saja, basa-basi untuk meyakinkan. Tapi, saya berpatokan atas penandatanganan dan deklarasi Pak Harto tahun 1967, dalam ‘Declaration of Human Rights’ bersama beberapa petinggi negara kala itu,” akunya.

Haryono Suyono mengatakan, saat itu Pak Harto mengambil kebijakan di luar kebiasaan, meski dirinya saat menjadi koordinator  penelitian masih 3C, diubah menjadi pangkat Tituler 4C, karena 4C menjadi deputi penelitian pengembangan.

Terus selama lima tahun, bukan lagi Koordinator, biro atau pejabat langsung resmi Deputi Keluarga Berencana (KB).

Saat itu, imbuhnya, jajaran senior banyak yang sudah profesor senior pangkatnya ada 4D, 4E, dan dia hanya 4C Tituler dengan gaji 3C.  Ketika sudah menjadi deputi, penelitian lapangan sudah luas, dan masuk koran.  Hal tersebut membuat dirinya mulai terkenal di dunia internasional, diundang seminar ke berbagai negara terkait KB.

“Karena tidak lumrah KB itu, kok dipasang di desa, tidak di klinik, tidak di rumah sakit. Kondisi tersebut membuat saya harus bolak-balik mengajukan izin ke luar negeri, untuk mengisi seminar dan akhirnya dipanggil lagi oleh BKKBN, ada perintah disampaikan, bahwa saya tidak lagi menjadi Kepala BKKBN bidang deputi penelitian,” ucapnya.

Haryono Suyono ternyata diusulkan menjadi deputi operasional. Hal tersebut pada kisaran 1972-1975. Hingga lima tahun berikutnya, langsung berhubungan dengan gubernur, bupati dan lainnya, langsung diperintahkan agar berhubungan dengan Menteri Dalam Negeri, ketika itu masih dijabat oleh Pak Amir Mahfud.

Melalui diskusi dengan Mendagri, hingga keluar intruksi suksesnya bupati diukur dari lima indikator, salah satunya adalah program KB. Hal tersebut membuat BKKBN dalam operasional sangat dekat dengan kepala daerah, seperti bupati atau gubernur.

“Karena keberhasilan bupati salah satu tolak ukurnya adalah suksesnya program KB. Jika sukses program KB, maka jabatan bupati bisa dua fase.  Bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden. Dan, saya masih sebagai tukang bantunya saja, tukang operasional, ini sukses pertama program KB,” paparnya.

Lihat juga...