DPRD Kabupaten Bekasi Desak Pemisahan Aset PDAM TB

Edtor: Koko Triarko

BEKASI – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mendesak Pemerintah Kota Kota Bekasi segera merealisasikan pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi di dua wilayah setempat.

“Harus ada kejelasan di 2020 ini, karena sudah terlalu lama berlarut-larut. Jika tetap tidak ada kejelasan juga, kami akan meminta Kabupaten Bekasi melakukan pemisahan secara sepihak,” kata Ani Rukmini, usai menyambangi kantor DPRD Kota Bekasi di jalan Chairil Anwar, Selasa (21/1/2020).

Dikatakan, bahwa sebelumnya sudah disepakati angka kompensasi yang harus dikeluarkan Pemkot Bekasi terkait aset PDAM TB sebesar Rp362 miliar. Tetapi, ditawar Rp199 miliar dan Bupati Bekasi sudah tandatangan menyetujui angka tersebut.

Namun, lanjutnya, Pemkot Bekasi melalui Wali Kota saat pertemuan di Bandung tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Ani Rukmini mengaku, alasan tersebut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi bertandang ke kantor DPRD KOta Bekasi, untuk konsultasi terkait rencana pemisahan.

“Pemisahan aset ini penting, agar manajemen usaha PDAM Tirta Bhagasasi tidak terganggu,” tukasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi lainnya, Budiyanto, mengakui, bahwa pembahasan pemisahan aset bukan hal baru. Melainkan sudah dibahas oleh anggota dewan periode sebelumnya dengan semangat yang sama, untuk melakukan reposisi organisasi PDAM Tirta Bhagasasi.

“Alasan percepatan pemisahan aset ini, karena kami berpikir antara Kabupaten dan Kota Bekasi adalah wilayah yang besar dan sama-sama sudah mandiri. Kenapa pengelolaan hal kecil seperti PDAM masih berbarengan?” tukasnya.

Menurutnya, bukan soal tidak ingin bersama, tetapi lebih kepada soal percepatan pelayanan, khususnya Kota Bekasi yang masih berkembang cakupan layananan masih sedikit. Harapannya, agar PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, bisa fokus melayani warganya.

Apalagi, lanjutnya, proses kesepakatan sudah berjalan, di dewan tidak ada perbedaan persepsi, teruama Komisi I setuju proses pemisahan. Dia menyebut, kendalanya ada di Pemkot Bekasi.

“Kendala pemisahan aset adanya di Kota Bekasi. Contohnya, DPRD Kota Bekasi saat bertemu mengaku minim informasi, banyak tidak tahu sejauh mana rencananya Wali Kota Bekasi terkait pemisahan aset itu sendiri. Padahal, DPRD Kabupaten dan Pemerintah daerah sudah sepakat,” tukasnya.

Menurutnya, bicara dari sisi bisnis PDAM Tirta Bhagasasi, tentunya akan merugi berpisah dengan Kota Bekasi secara pengelolaannya.

“Tapi, kami tidak berbicara untung rugi, melainkan lebih kepada percepatan bangunan layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chuiroman J Putro, usai menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mengakui, bahwa DPRD Kota Bekasi belum banyak mendapatkan informasi konprehensif terkait pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

Menurutnya, dari masa DPRD Kota Bekasi sebelumnya, informasi terkait aset tidak banyak direspons, mungkin berhenti di ketua dan tidak dibicarakan secara terbuka dengan AKD terkait, sehingga informasi terkait aset tersebut praktis sangat terbatas.

“Bahwa banyak proses yang telah dilakukan antara Kabupaten dan Kota, baru didalami oleh Komisi I DPRD Kota Bekasi. Tapi, itu pun belum menjadi agenda dewan secara konprehensif, baru batas Komisi I. Ke depan, mungkin akan dibentuk semacam pokja khusus,” tandasnya.

Dia juga mengaku, harus ada publikasi secara intensif langkah pemerintah kota dan DPRD, untuk menyikapi pemisahan aset, karena DPRD belum dilibatkan.

“DPRD Kota Bekasi akan mendalami lagi, dengan mengundang semua pihak terkait agar klaim sepihak soal aset bisa diselesaikan. Intinya harus ada reevaluasi rekapitusi ulang,” tutupnya.

Lihat juga...