Gubernur Cek Kesiapan BPBD di Sumbar Hadapi Masa Bencana

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan segala hal menyikapi hasil perkiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menyebutkan Sumatera Barat berpotensi terjadi bencana banjir, longsor, dan banjir bandang hingga bulan April 2020 mendatang.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, perkiraan itu sejauh ini telah menyebabkan sejumlah bencana di daerah yang mengalami banjir, dan angin kencang. Seperti belum lama ada puluhan kayu tumbang di Kota Padang, dan banjir turut terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lainnya.

Ia menyebutkan, langkah tegas menyikapi hal itu sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Provinsi Sumatera Barat sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 28 Februari 2020 mendatang.

“Sumatera Barat merupakan daerah gudangnya bencana, jadi soal kesiapsiagaan terus kita lakukan. BPBD di seluruh daerah juga selalu siap melakukan penanganan dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya, Jumat (31/1/2020).

Bahkan Gubernur juga melakukan apel siaga darurat kepada seluruh BPBD di Sumatera Barat. Tujuan hal itu, kata Irwan, melihat kesiapan pihak terkait serta perlengkapannya apabila terjadi bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat.

Menurutnya, dalam penanganan bencana itu, perlu adanya penyamaan langkah serta menyatukan tekad untuk saling bahu membahu dalam upaya penanggulangan bencana. Kepada tim BPBD juga diimbau untuk selalu siap dari berbagai kondisi, begitu juga peralatan perlu dipastikan benar siap turun ke lapangan.

“Tidak hanya teruntuk kepada BPBD, kepada relawan juga perlu turut membantu, sehingga masyarakat bisa diselamatkan dalam situasi bencana,” tegasnya.

Irwan berpendapat, bencana di Sumatera Barat, hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengurangan risiko bencana yakni melakukan inventarisasi, pemetaan/mapping  daerah rawan bencana dan sosialisasikan kepada masyarakat, melalui kegiatan mitigasi dan pencegahan.

Lalu juga perlu menyiapkan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan  melakukan koordinasi secara teratur dengan organisasi perangkat daerah terkait, Basarnas, TNI/Polri, dan masyarakat/relawan penanggulangan bencana.

Tidak hanya itu langkah lebih lanjut dapat menginventarisasi dan memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang dimiliki di masing-masing kabupaten/kota dalam keadaan berfungsi. Melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan juga perlu dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumatera Barat Erman Rahman, menyatakan, kepada seluruh elemen dan stakeholder dituntut untuk siap siaga menanggulangi bencana. Hal ini dikarenakan bencana akan menimbulkan kerugian diberbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama yang terpadu dari berbagai elemen, baik itu pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi masyarakat dan termasuk media massa,” jelasnya.

Dikatakannya, bencana alam terkadang menjadi tolak ukur sebuah pembangunan, bagaimana suatu daerah bisa kembali pulih dan bangkit setelah bencana tersebut terjadi. Kemampuan untuk memulihkan diri ini diperlukan kerja sama, koordinasi, pengendalian dan juga perencanaan dan pengawasan.

Ia berpendapat salah satu upaya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan dapat melaksanakan pelatihan/simulasi penanggulangan bencana secara rutin dan berkelanjutan di setiap wilayah.

“Kita mungkin sepakat bencana tahun 2009 silam tidak terulang lagi. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah suatu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah indonesia dimana saat itu korban meninggal dan hilang mencapai 1200 orang, luka berat dan ringan hampir mencapai 3000 orang,” tegasnya.

Untuk itu, Erman berharap, semua pihak terkait untuk dapat membantu BPBD serta kepada BPBD di seluruh darah di Sumatera Barat, agar terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi bencana, sehingga risiko bencana dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi.

Lihat juga...