Idealisasi Relasi Sinergis KPK dan Dewan Pengawas

OLEH YASSIR ARAFAT

Yassir Arafat - Foto: Istimewa

Potensi “Pelemahan” KPK
Revisi terhadap UU KPK dinilai banyak pihak janggal, sarat kepentingan dan penuh spekulatif. Mengingat, revisi UU KPK hanya melalui dua kali rapat pembahasan antara DPR dan pemerintah.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU KPK hasil revisi) telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI No.197 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.6409.

Setidaknya ada tiga poin yang penting dan krusial dalam UU KPK hasil revisi tersebut. Pertama, penghentian penyidikan dan penuntutan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Tujuannya agar ada kepastian hukum terhadap tersangka. Namun, tindak pidana korupsi yang melibatkan elit politik atau orang-orang yang mempunyai “pengaruh” tenggang waktu ini akan “menyandera” pimpinan dan para petugas KPK untuk mengungkap kasusnya.

Sebab pola, modus dan pelakunya “berlapis” dan “sistematis”. Jika tidak ekstra dalam pengusutan kasus sulit untuk mengungkap dan menjeratnya.

Kedua, prosedur penyadapan. Pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis, kepada Dewan Pengawas (selanjutnya disingkat Dewas) KPK. Proses permintaan izin penyadapan diterima atau ditolak paling lama 1×24 jam sejak permintaan diajukan.

Apabila mendapat izin, jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan. Ketiga, pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara. Perubahan ini sebagai konsekuensi dari putusan MK No. 36/PUUXV/2017, yang menyatakan KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan.

Hal ini dilakukan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas.
Belum optimalnya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan.

Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari koruptor. KPK harus tetap eksis dan optimis, meskipun ada potensi “pelemahan” terhadap kewenangannya.

Hal ini dapat dilihat dalam UU KPK hasil revisi, yang membreidel sekian kewenangan yang sangat urgen. Disamping itu, adanya Dewas KPK juga menjadi “problematika” baru bagi KPK.

Resistensi terhadap UU KPK
Adanya potensi “pelemahan” terhadap eksistensi KPK, menyebabkan banyak pihak yang menolak UU KPK hasil revisi. Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi cukup masif dari seluruh lapisan masyarakat.

Pegiat anti-korupsi menempuh berbagai cara dan upaya agar UU KPK hasil revisi dibatalkan. Termasuk mendatangi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu sebagai wujud penolakannya.

Namun, sampai sekarang tidak ada kepastian terkait Perppu tersebut. Bahkan Presiden memilih dan melantik Dewas KPK. Kebijakan inilah yang menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Presiden setuju terhadap “pelemahan” kewenangan KPK?

Apakah Presiden memiliki pemikiran dan pertimbangan lain dalam “menguatkan” KPK sebagai intitusi terdepan dalam pemberantasan korupsi?

Upaya lain yang ditempuh oleh para pegiat anti-korupsi melalui judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Di tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pegiat anti-korupsi, para pimpinan KPK sudah dilantik. Bahkan dalam berbagai kesempatan para pimpinan KPK menyatakan kinerjanya tidak akan terganggu meskipun undang-undangnya telah diubah.

Apakah para pimpinan KPK yang dilantik ini dapat mewujudkan impiannya di tengah kewenangannya “dibonsai” oleh Dewas KPK. Gayung bersambut, Ketua Dewas KPK juga mengatakan akan semakin “galak” terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keberadaan KPK tidak hanya dilihat sebagai institusi semata, tetapi sebagai sistem dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka political will dari pemerintah dan DPR patut untuk menimbang kembali UU KPK hasil revisi.

Sebab eksistensi KPK tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek. Memang untuk menghindari adanya abuse of power, perlu adanya Dewas KPK tetapi tidak dengan kewenangan yang “superior”.

Sebatas fungsi pengawasan, penilaian, dan penegakan aturan kode etik. Tidak mencampuri kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Membangun Relasi Sinergis
Secara yuridis formal, KPK dan Dewas KPK adalah lembaga yang integral dengan fungsi yang berbeda dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sebagai lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberadaan Dewas KPK merupakan struktur baru dalam institusi KPK. Keberadaannya diatur dalam UU KPK hasil revisi. Untuk pertama kali pembentukan Dewas KPK dilaksanakan berdasarkan penunjukan secara langsung oleh Presiden.

Dewas KPK memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam 37 B UU KPK hasil revisi, antara lain: a) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; b) memberi izin penyadapan dan penyitaan kepada KPK; dan c) melaksanakan sidang pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

UU KPK hasil revisi meimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat. Sebab undang-undang tersebut, dianggap berpotensi untuk “melemahkan” kewenangan KPK. Oleh karena itu, keberadaan Dewas KPK dengan kewenangan yang “superior” selayaknya dipertimbangkan untuk disempurnakan.

Untuk menjaga independensinya, KPK tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa terpengaruh oleh “tekanan” dari pihak manapun.

Namun demikian, KPK dan Dewas KPK dituntut membangun relasi yang sinergis. Agar terjadi percepatan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sudah mendarah daging.

Independensi KPK dan Dewas KPK harus tetap terjaga dari segala “kepentingan”. Di samping itu, kedua institusi ini harus melakukan koordinasi. Agar terjalin sinergitas dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penghormatan terhadap HAM.

Sehingga perilaku korupsi baik yang dilakukan pejabat negara, elit politik maupun pihak swasta dapat dicegah atau diminimalisir baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

Memformulasikan KPK dengan Dewas KPK sebagai institusi yang integral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah urgen. Jika kedua institusi tersebut tidak selaras, maka perilaku korupsi bisa tumbuh dan berkembang subur di Indonesia.

Mengingat keberlanjutan kinerja KPK juga bergantung kepada Dewas KPK. Misalnya, berkaitan dengan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Keberadaan Dewas KPK sebagai open legal policy untuk menciptakan check and balance terhadap KPK. Sebagai lembaga internal dan integral Dewas KPK tidak boleh mempengaruhi, apalagi menghambat kinerja KPK.

Justru kehadirannya menjadi kontrol yang dapat menunjang kinerja KPK menjadi lebih baik dan terarah. Oleh karena itu, di antara KPK dengan Dewas KPK harus membangun relasi yang sinergis.

Untuk membangun pola relasi yang sinergis antara KPK dengan Dewas KPK dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a) adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif baik formal maupun informal.

Komunikasi dan koordinasi antara KPK dengan Dewas KPK dapat dijadikan media untuk menjembatani resistensi antar-institusi sehingga terjalin hubungan yang harmonis. b) adanya transparansi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang -undang.

Sebab adanya transparansi mendorong dan menumbuhkan public trust. c) terbukanya partisipasi publik untuk mengakses data dan informasi terkait kinerja kedua institusi sebatas diperbolehkan undang-undang (tidak pro-justitia).

Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan menaikkan citra baik kedua institusi di hadapan publik. ***

Yassir Arafat, SH,MH, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain, Jember, Jawa Timur.

Lihat juga...