IDEAS : 2020, Penurunan Tingkat Kemiskinan Sulit Dicapai

Editor: Makmun Hidayat

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, pada diskusi hasil riset IDEAS bertajuk 'Ilusi Mobilitas Ekonomi dan Kapitalis Tak Terbatas' di Jakarta, Selasa (14/1/2020) sore. -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Institute for Development and Proverty Studies (IDEAS) memastikan kondisi ekonomi yang tidak stabil berdampak pada kesenjangan kemiskinan meningkat. 

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia akan sulit dicapai pada tahun 2020 ini. Apalagi melihat perkembangan ekonomi global yang tidak stabil. Ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia, dan sudah terlihat daya beli masyarakat menurun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami tekanan di 2019. Begitu juga di tahun 2020, Yusuf memprediksi APBN akan semakin tertekan. Apalagi mengawali tahun ini, beberapa kebutuhan pokok meningkat naik, seperti iuran PBJS, listrik dan lainnya.

Yusuf memastikan kondisi ekonomi seperti ini tidak akan berdampak pada penurunan kemiskinan. “2020, agak pesimis dengan prospek penangulangan kemiskinan. Target penurunan kemiskinan agak berat dicapai,” kata Yusuf pada diskusi hasil riset IDEAS bertajuk ‘Ilusi Mobilitas Ekonomi dan Kapitalis Tak Terbatas’ di Jakarta, Selasa (14/1/2020) sore.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 terjadi penurunan tingkat kemiskinan bertahap.

Yakni, dari 11,22 persen pada 2015, menjadi 10,86 persen pada 2016. Kemudian 10,64 persen pada 2017, mencapai sebesar 9,82 persen di 2018. Dan pada 2019, menurun menjadi 9,41 persen.

“Terakhir 9,41 persen. Tahun 2020 ini harusnya turun di kisaran 8 persen. Tapi saya pemisis, tahun 2020 masih tetap di kisaran 9 persen. Malah mungkin juga naik, peluang turunnya kecil sekali, entah di kisaran 9,3 persen atau stagnan di 9,41 persen,” ujarnya.

Kemiskinan merupakan produk dari kebijakan struktural. Maka itu, IDEAS tidak pernah melihat kemiskinan ini bahwa semata-mata karena lemahnya etos kerja si miskin atau buruknya minset si miskin.

“Bahwa ada orang miskin seperti itu betul ada. Tapi sangat kecil, sedikit sekali. Dan bisa jadi, itupun disebabkan karena ketidakadilan struktural yang dia terima,” ujarnya.

Jadi prinsip dasarnya kemiskinan itu karena kebijakan struktural pemerintah. Yakni struktural dalam kontek bahwa kemiskinan ini adalah disebabkan sistem sosial dan politik yang tidak berpihak kepada kelompok kecil.

Dan itu menurutnya, adalah ranahnya negara mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk merubah sistem politik, sosial dan ekonomi agar lebih kondusif bagi masyarakat miskin. “Ini kita terus bongkar itu,” tukasnya.

Tahun 2020 ini pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok kecil. “2020  ini bisa kita sebut sebagai tahun pembuktian pemerintah  benar-benar memihak kelompok miskin atau cuma janji saat pilpres saja,” tukasnya.

Karena menjelang Pilpres dari tahun 2017-2018, dan puncaknya 2019. Itu sangat nyata terlihat keberpihakan pemerintah sangat kuat. Misalnya, kata Yusuf, Kredit Usaha Kecil (KUR) makin rendah, bahkan sekarang sudah singel digit.

“Dari kisaran 15 perssn sekarang sudah 7-8 persen,” ujarnya.

Begitu juga dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 3 juta orang, naik menjadi 6 juta orang, dan naik lagi 8 juta orang. Tahun 2019, naik menjadi 10 juta orang  penerima PKH.

“Itu kita melihat positif ya, pemerintah keberpihakan makin kuat. Walaupun masih banyak di bantuan sosial (Bansos). Bansos, bagi-bagi duit, apa susahnya kan?,” tukas Yusuf.

Dia berharap tahun 2020, keberpihakan kepada rakyat kecil ini tetap dipertahankan. Bahkan jika perlu diperlus tidak hanya di Bansos tapi diperkuat dengan pemberdayaan.

Karena menurutnya, kalau hanya terfokus pada Bansos dikhawatirkan masyarakat untuk mobilitas ekonomi itu dampaknya kecil.

“Kecenderungannya jadi  kaya memelihara kemiskinan. Jadi program kemiskinan harusnya makin kuat di pemberdayaan, jangan bansos. Jangan terkesan  pemerintah kaya nggak mau capai dan repot ngurus rakyat miskin. Lebih baik bagi-bagi duit saja, pemberdayaan sulit,” tukasnya.

Untuk menurunkan kemiskinan, Yusuf meminta agar pemerintah berani melakukan kebijakan struktural, misalnya reformasi agraria. Apalagi kata dia, pemerintah sudah menjanjikannya sejak awal 2014. Tapi sayangnya kata dia, kenyataan yang terlihat pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat tanah, bukan reforma agraria, yang menjadikan bertambahnya kepemilikan tanah bagi rakyat miskin.

“Nah, itu yang belum kita lihat sampai sekarang.Ini tantang bisa nggak pemerintah membuktikan itu di 2020,” ujarnya.

Pembuktian itu menurutnya, salah satunya dengan memberikan perahu kepada nelayan. “Nggak pernah sejahtera nelayan miskin itu kalau nggak punya perahu. Nggak pernah sejahtera petani itu kalau dia nggak punya lahan,” pungkasnya.

Lihat juga...