IDEAS Soroti Eksploitasi Ekonomi di Era Reformasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Era reformasi sangat mudah dieksploitasi oleh pemilik modal untuk mereka mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya.

Demikian disampaikan Direktur IDEAS, Yusuf Wibosono pada diskusi hasil riset IDEAS bertajuk ‘Ilusi Mobilitas Ekonomi dan Kapitalis Tak Terbatas’ di Jakarta, Selasa (14/1/2020) sore.

“Ini tentu tidak kita harapkan, era reformasi terjadi eksplotasi penguasaan aset ekonomi oleh elit pemilik modal,” kata Yusuf.

Padahal dia berharap era reformasi menjadikan hubungan negara dengan kapital berubah. Negara menjadi lebih berwibawa, lebih menerapkan aturan hukum. Tapi ternyata reformasi gagal, hampir 20 tahun tapi tidak ada perubahan dalam sistem negara kita.

Menurutnya, demokrasi di era reformasi, negara bukan mengayomi rakyat kecil tapi makin terprovokasi oleh kapital. “Kita berharap setelah era reformasi itu, negara lebih independen terhadap aliansi kapital, sehingga menjadikan hubungan mereka terbatas,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa era reformasi tidak memberikan harapan  dan perubahan sesuai niat awal perjuangan para petinggi bangsa ini. Karena yang terjadi sebaliknya, para elit penguasa sumber daya semakin meningkatkan kekayaannya.

“Pasca reformasi menjadi ruang yang nyaman bagi oligarki ekonomi. Kekuatan kapital telah mendominasi sistem politik Indonesia,” tukasnya.

Kaum kapital tambah dia, mampu merubah peta dukungan dan membalikkan momentum politik, hingga membeli hasil politik yang diinginkan dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang dimilikinya.

Motivasi keamanan dan mempertahankan kekayaan menjadi faktor penting bagi mereka. Dan semakin tinggi jabatan politik, yang diperebutkan. Maka semakin besar peluang oligarki ekonomi terlibat didalam pertarungan kekuasaan itu.

Menurutnya, elit penguasa  dari era reformasi dan sampai sekarang sama tidak ada perubahan. Ini adalah fakta yang sangat jelas tidak ada perubahan dalam struktur ekonomi kita pasca perubahan sistem politik. Era reformasi malah justru lebih kuat penguasaan aset oleh kapital lebih tinggi dari era sebelumnya.

“Demokrasi politik kita tidak diikuti demokrasi ekonomi, hanya demokrasi politik saja kita rasakan dari mulai kepala desa sampai presiden. Bahkan otoriarisme ekonomi sangat luar biasa, dan tidak ada satu pun yang komplen,” tukasnya.

Kondisi ini menurutnya, sangat memprihatinkan karena dari akar rumput hingga ke bawah tidak ada yang mempermasalahkan otoriarisme ekonomi.

Ini menurut Yusuf, harus menjadi sebuah catatan besar agar gebrakan masyarakat Madani lebih memberikan perhatian. Tidak hanya membicarakan demokrasi politik saja tapi demokrasi ekonomi terabaikan. “Padahal permasalahan ekonomi kita semakin parah,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kekuatan kapital yang membesar  menjadi kekuatan politik yang signifikan. Dalam kenyataan transformasi politik yang signifikan dan radikal pasca krisis., juga tidak menurunkan pengaruh politik pemilik kapital, malah kekuasaan mereka semakin luas.

Ini terbukti pada tingkat pendapatan yang sangat tinggi, akumulasi kekayaan oleh kapital membuat transmisi kekayaan lintas generasi akan terjadi lebih kuat.

Dinamika kapital ini terefleksi secara jelas dalam fenomena dinasti pada konglomerasi bisnis dan oligopoli politik. Yakni kata dia, seluruh orang terkaya Indonesia saat ini memiliki hubungan yang kuat. “Terutama hubungan kekeluargaan dengan orang terkaya sebelumnya,” imbuhnya.

Hal ini menjadikan kesenjangan ekonomi semakin tinggi, menjadikan mobilitas ekonomi kepada kelompok miskin semakin sulit. Sehingga rakyat kecil makin susah untuk  meningkatkan kesejahteraannya.

“Ya, karena kesenjangan ekonomi yang ekstrim antara si miskin dan si kaya. Terjadi perselingkuhan antara kelompok kaya dengan penguasa, juga penguasa dengan politik. Ini sangat mengancam kehidupan rakyat miskin,” pungkasnya.

Lihat juga...