INDEF Menilai Omnibus Law Rugikan Buruh

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid menilai Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang sedang disusun pemerintah banyak merugikan buruh atau pekerja Indonesia.

“Saya sendiri menyakini bahwa draft RUU omnibus law, intinya sama. Namun mungkin belum dianggap resmi oleh pemerintah, padahal ada kebijakan yang merugikan pekerja kita,” kata Tauhid pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Omnibus Law Ciptakan Lapangan Kerja’ pada Sabtu (25/1/2020).

Pertama yakni sebut dia, terlihat dari draft pembahasan tentang kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kausal ini menurutnya, tidak cukup, mengingat beberapa daerah terkadang dalam periode tertentu pertumbuhannya negatif, sedangkan inflasi tetap terjadi.

“Artinya, tidak mungkin upah minimum menjadi negatif pertumbuhannya atau lebih rendah. Sehingga ke depan paling tidak tetap memperhatikan inflasi yang terjadi,” ujarnya.

Adapun isu kedua, adalah pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun mengikuti upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Itu artinya menurut Tauhid, upah dapat dinegosiasikan. Sehingga ini perlu diatur lebih detail mengingat kemungkinan upah dapat berada di bawah upah minimum, mengingat supply tenaga kerja banyak.

“Sehingga selalu ada ruang bagi perusahaan untuk negosiasi. Ini dikhawatirkan menjadi jalan bagi pengusaha untuk menekan pekerja dengan asumsi kinerja perusahaan yang tidak dalam kondisi baik,” ujarnya.

Terkait kebijakan ini menurutnya, perlu diatur lebih lanjut mekanisme detail struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Sedangkan ketiga, yaitu skema upah perjam yang diberlakukan pada jenis pekerjaan tertentu tidak bisa diterapkan pada jenis pekerjaan yang bersifat “labor intensive”.

“Apabila hal tersebut diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan,” ujarnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, umumnya pekerja yang bekerja dengan skema labor intensif tidak punya pilihan banyak untuk pindah pada pekerjaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.

Skema upah per jam sebaiknya dibuat dalam skema tertutup pada jenis pekerjaan tertentu. Hanya diperuntukkan pada jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu, termasuk jenis pekerjaan baru.

Jenis pekerjaan per jam ini perlu dilampirkan dalam peraturan lebih teknis, sehingga ada kepastian bagi pengusaha maupun pekerja agar tidak membingungkan buruh ataupun pengusaha itu sendiri.

Adapun keempat adalah berkaitan dengan tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Kebijakan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri. Namun kata Tauhid, perlu dijelaskan lebih detail jabatan dan waktu tertentu apa saja yang boleh dan tidak boleh bagi tenaga kerja asing.

“Ini ke depan perlu ditangkap, agar Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menduduki posisi dan jabatan tersebut,” tukasnya.

Namun masalahnya, kata dia, adalah pengawasan tenaga kerja asing dengan jumlah petugas pada dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mengawasi TKA tersebut.

Isu terakhir berkaitan dengan pesangon dalam draft RUU omnibus Law. Yakni ditertulis pengusaha diberikan kemudahan dalam memberikan pesangon sesuai dengan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Namun demikian, kata Tauhid, dalam draft RUU omnibus law yang beredar, segala persoalan yang menyangkut pesangon diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Dalam draft tidak dijelaskan bagaimana sebaiknya penyelesaian perusahaan yang tidak bisa memberikan pesangon. Bahkan soal sanksi sama sekali juga belum disebut,” pungkasnya.

Lihat juga...