INDEF: Omnibus Law Harus Perkuat UMKM

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Direktur Riset Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya berharap omnibus law menjadi momentum untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi UMKM telah menjadi penyangga ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi melanda pada 1998, dan subprime mortgage 2019.

“Jangan sampai UMKM dilupakan, apalagi tergilas dalam upaya transformasi ekonomi Indonesia melalui undang-undang (UU) omnibus law,” kata Berly, dalam diskusi ekonomi di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, investasi asing di sektor produktif, khususnya manufaktur yang memberikan pendapatan memadai dan mampu mentranformasi, dapat mengakomodir. Tapi diharapkan supaya investasi yang masuk juga membesarkan UMKM Indonesia.

Dia juga berharap agar semangat melakukan transformasi ekonomi dengan omnibus law, hendaknya tidak dimaknai hanya mengundang dan memberi jalan tol pengusaha besar, baik lokal maupun global.

Data Asian Development Bank (ADB) 2015 menunjukkan, bahwa UMKM Indonesia hanya menghasilkan 15,8 persen dari ekspor. Ini jauh lebih rendah dari Malaysia  yang berada di level 19 persen, Vietnam dan Filipina berada di 20 persen, serta Thailand 29,5 persen.

Proporsi ekspor UMKM Indonesia juga tidak membanggakan, dengan lebih tinggi dari Bangladesh yang di kisaran 11,3 persen. “Bayangkan kalau dari perencanaan ditargetkan UMKM Indonesia akan naik kelas, dan menghasilkan prestasi dunia,” ujar Berly.

Yakni sebut dia, seperti Credit Agricole di Prancis, yang salah satu koperasi simpan pinjam terbesar dunia. Atau koperasi susu di Belanda, yang ekspornya mengglobal Frischian Campina atau di Indonesia lebih dikenal dengan Susu Bendera.

Menurutnya, dari 11 cluster di UU omnibus law, hanya satu yang fokus ke UMKM. Padahal sebagai jenis usaha yang menyerap tenaga terbesar harusnya omnibus law menjiwai semua kluster.

“Tapi saya tidak bilang omnibus law secara keseluruhan jelek ya. Karena salah satu hambatan terbesar UMKM adalah perijinan yang memakan biaya dan waktu, serta prosedur,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, apabila perijinan UMKM dipermudah dan dipermurah biayanya. Bahkan kalau bisa menggunakan sistem online dengan waktu selesainya kurang dari seminggu. Maka, UMKM dan koperasi akan lebih banyak yang mempunyai badan hukum dalam kiprahnya. Sehingga mereka bisa mengakses keuangan formal dan program-program pemerintah.

Adapun yang harus dilakukan adalah pendataan kondisi dan potensi UMKM, disertai pendampingan yang kontinu. Sehingga UMKM bisa naik kelas.

Dan apabila bisa dialokasikan dana bantuan dan institusi analisis kelayakan kredit dalam omnibus law, maka dukungannya lebih kuat.

Selama ini sebut dia, UMKM sulit mendapatkan kredit, karena lembaga keuangan sulit mengakses kondisi dan kesehatan keuangannya.

Di Indonesia ada India Credit Rating Agency, yang merating small medium enterprises (SME). Yang akan dibutuhkan ketika mau berkembang apalagi ekpor yang butuh LC (Letter of Credit).

“Cukup banyak juga UMKM yang memang goalnya buat nambah uang belanja saja dan mengisi waktu luang, khususnya ibu-ibu,” paparnya.

Tapi justru kata dia, kalau pesanan dan pelanggan meningkat melebihi titik tertentu. Selain tidak bisa dipenuhi juga mengganggu work life balance (keseimbangan kehidupan kerja) yang mereka targetkan.

“Tapi secara makro dan agregat ekonomi kita akan lebih kuat dan kurang rentan krisis,  kalau lebih banyak UMKM Indonesia yang go digital dan go export,” tandasnya.

Namun demikian menurutnya, yang bisa dibantu adalah UMKM yang mempunyai keinginan naik kelas. Maka,  omnibus law ini perlu menjadi bagian dari kebijakan yang memperkuat UMKM.

“Yang ingin naik kelas diperkuat, yang nggak pengen naik kelas ya tetap diayomi, tapi nggak bisa dipaksa,” tukasnya.

Peneliti Centre of Food, Energi and Sustainable Development INDEF, Mirah M Fahmid menambahkan, omnibus law harus memberikan dorongan terhadap UMKM yang saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand.

Padahal UMKM merupakan basis dari perekonomian Indonesia. Karena perannya mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis finansial Asia pada 1998-1999

Namun sayangnya, kata Mirah, UMKM belum menjadi prioritas penting, jika Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) masih belum diberikan kewenangan yang lebih besar.

“Kemenkop dan UKM harusnya mengambil posisi strategis, dan ini perlu dituangkan dalam omnibus law,” imbuhnya.

Lihat juga...