Infrastruktur Pendidikan 134 Desa di Sumbar Masih Tertinggal

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendata masih terdapat 134 nagari/desa yang masih tergolong tertinggal di sejumlah daerah. Akibatnya  infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan  masih  menjadi persoalan di desa tertinggal ini.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, pendidikan adalah poin penting dikedepankan untuk mendapatkan upaya yang nyata. Di daerah tertinggal itu hampir sebagian besar bangunan sekolahnya bisa dikatakan tidak layak untuk sebuah sekolah. Begitu juga soal akses jalan dari rumah penduduk ke tempat sekolah, juga cukup banyak kondisi jalan yang perlu perhatian khusus.

Ia menyatakan mengawali tahun 2020 ini, ke depannya Pemprov Sumatera Barat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperhatikan kondisi dunia pendidikan di 134 daerah tertinggal tersebut. Karena melihat pada era sekarang, anak-anak yang bersekolah itu sudah maju dan mengenal dengan teknologi. Sementara di daerah tertinggal, masih berkutat soal infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.

“Saya dalam waktu dekat akan turun ke salah satu daerah tertinggal itu dan bakalan membawa sejumlah pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Sehingga bisa mengambil kebijakan untuk membebaskan 134 desa yang masih tertinggal di Sumatera Barat ini,” katanya, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, akses jalan dari rumah penduduk menuju sekolah adalah hal yang harus dilakukan perbaikan jalannya. Jikapun seandainya jalan yang dibangun tidak bisa dengan aspal, maka minimalnya itu jalannya terbuat dari beton. Tujuan jalan menjadi hal utama, karena Wagub merasa sangat miris melihat anak-anak sekolah di daerah tertinggal itu, harus dihadangkan dengan kondisi jalan yang berlumpur, tanjakan, dan kondisi-kondisi yang seharusnya mereka tidak merasakan itu.

Nasrul menyatakan jika pemerintah berbicara peningkatan mutu pendidikan, tidak hanya soal kualitas gurunya saja, tapi juga infrastruktur sarana dan prasarananya, harus turut masuk dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Sebab, bagaimana bisa menghasil anak-anak pelajar yang berprestasi, jika dari anak itu dihadangkan dengan persoalan ketidaknyamanan mereka untuk bersekolah.

“Kalau bicara kewenangan soal pendidikan, untuk SMA sederajat kewenangan provinsi. Tapi untuk SMP sampai ke bawahnya itu kewenangan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Menurutnya, agar target untuk mewujudkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan di 134 daerah tertinggal itu layak untuk pendidikan, maka diharapkan untuk saling bekerja sama. Mulai dari pemerintah nagari/desa, camat, kabupaten dan kota, serta sampai ke provinsi.

“Saya berpikir untuk sekedar jalan menuju sekolah, sebenarnya dari dana desa bisa dibantu meskipun itu panjang jalan yang dibangun tidaklah panjang. Setidaknya ada upaya, dan sisanya bisa dikerjakan secara bersama sesuai kewenangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal, mengatakan, sebelumnya di Sumatera Barat ada tiga daerah yang terstatus tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan. Namun seiring waktu berjalan, tiga daerah itu pun terlepas dari status tertinggal.

Akan tetapi, katanya, kendati secara kabupaten terlepas dari status tertinggal, jika diukur dari tingakt desanya, masih ada 134 desa yang masih berstatus desa tertinggal. Memang tidak dapat dipungkuri di daerah tertinggal itu kondisi infrastruktur sangat tidak memadai. Untuk itu, sesuai yang diungkapkan Wagub Sumatera Barat, perlu ada upaya bersama untuk membebaskan desa yang tertinggal tersebut.

“Banyak hal yang perlu diperhatikan di desa tertinggal itu, selain tentang pendidikannya, juga soal kesehatannya,” jelasnya.

Lihat juga...