Kejari Maumere Lakukan Pulbaket Kasus Jembatan Palue

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

MAUMERE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Maumere kabupaten Sikka provinsi NTT melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terkait dengan proyek pembangunan jembatan Oje Hubi Kecil di pulau Palue yang menghubungkan desa Rokirole dan desa Nitunglea di kecamatan Palue.

Kepala Kejaksaan Negeri Maumere kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Azman Tanjung, SH yang ditemui di kantornya, Jumat (10/1/2020). Foto : Ebed de Rosary

Kejaksaan Negeri Maumere dalam waktu bersamaan juga sedang melakukan Pulbaket pembangunan gedung Puskesmas Waigete dimana dalam kedua proyek pembangunan ini pekerjaan yang dilakukan belum selesai.

“Tim kami sedang bekerja mengumpulkan semua bahan dan akan meminta keterangan semua pihak yang terlibat,” kata kepala Kejaksaan Negeri Maumere, kabupaten Sikka, NTT, Azman Tanjung, SH, Jumat (10/1/2020).

Dikatakan Azman, Pulbaket dilakukan untuk mengetahui apakah ada kerugian negara dalam proyek pembangunan ini mengingat waktu pengerjaan telah selesai namun pekerjaan belum selesai dilakukan.

Kejari Maumere juga kata dia, akan mengumpulkan keterangan terkait adanya berbagai proyek pengadaan barang dan jasa lainnya yang mungkin berindikasi menimbulkan kerugian negara.

“Kami berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek pengadaan barang dan jasa guna mencegah terjadinya kerugian negara dan pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaannya,” ungkapnya.

Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sikka Paulus Papo Belang juga berharap agar pihak rekanan atau kontraktor bekerja sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang ditetapkan.

Papo sapaannya juga meminta agar rekanan atau kontraktor juga menjaga kualitas pekerjaan serta meminta bupati Sikka melakukan intervensi agar tidak ada lagi imbalan yang diminta para pejabat untuk memenangkan rekanan.

“Semua pihak harus berbenah dan peduli pada pembangunan di kabupaten Sikka sehingga saya sepakat segala proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tranparan dan jangan ada pejabat yang bermain memenangkan rekanan tertentu,” harapnya.

Fransiskus Ropi Cinde, anggota DPRD kabupaten Sikka dari fraksi PAN pun berharap agar pihak penegak hukum bisa melakukan penyelidikan terhadap pembangunan jembatan Palue.

Cinde mengatakan, seharusnya pembangunan jembatan ini pengerjaannya nol persen bukan 4 persen seperti dikatakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) kabupaten Sikka, karena dikerjakan tidak sesuai perencanaan.

“Kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak diakui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka seharusya pekerjaannya masih nol persen. Harus diusut tuntas proyek ini,” pintanya.

Lihat juga...