KKP Gencarkan Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Ikan

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha sektor perikanan salah satunya dengan menggencarkan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan dan pembudidaya.

“Setiap pelaku utama baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sendiri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha yang dijalankan,” ucap Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Lilly juga menyampaikan penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan menjadi salah satu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Oleh karena itu, ujar dia, KKP telah menyiapkan program prioritas terkait SDM, di antaranya pendidikan vokasi berbasis entrepreneurship atau kewirausahaan.

Kemudian, lanjutnya, pelatihan teknis untuk masyarakat, sertifikasi kompetensi pelaku utama, digitalisasi pelatihan dan penyuluhan, serta hilirisasi hasil inovasi dan riset.

Ia menambahkan terkait digitalisasi penyuluhan, KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara mobile dari rumah dengan sistem kerja Smart Office.

Salah satu contoh penerapannya yaitu pada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Setiap kinerjanya akan dipotret melalui sistem aplikasi e-Penyuluh berbasis web dan mobile.

“Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan,” paparnya.

Sebelumnya, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP mendorong terwujudnya SDM unggul melalui sertifikasi kompetensi yang dinilai bakal dapat meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas pekerja perikanan Nusantara.

“Selama ini, SDM Indonesia sering kali dihadapkan pada profesionalitas yang masih di bawah standar. Padahal, dunia kerja modern sangat menuntut profesionalitas maksimal. Salah satu faktor yang membuat SDM Indonesia masih belum memiliki daya saing maksimal adalah belum adanya standar kompetensi kerja yang dapat diterapkan dan diakui secara global, khususnya dalam lingkup nasional,” kata Sekretaris BRSDM KKP, Maman Hermawan.

Menurut dia, berkaca kepada kondisi tersebut, arah perbaikan dilaksanakan antara lain dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Dikatakan bahwa standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi, dengan mengacu kepada aspek kebutuhan industri atau perusahaan.

Hal ini penting, lanjutnya, agar standar kompetensi kerja dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional. Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan SKKNI sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia.

“Potensi Indonesia, khususnya pada dunia perikanan sangatlah besar. Untuk itu komoditas perikanan sebagai sumber pangan dunia haruslah memiliki kualitas produk yang tetap terjaga. Baik dari awal produksi perikanan tersebut, sampai disajikan ke meja makan di rumah kita,” katanya. [Ant]

Lihat juga...