Komitmen Pinjaman Daerah PT SMI Capai Rp4,6 Triliun

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Sejak akhir 2015, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah menyediakan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, melalui skema pinjaman daerah. Inisiasi tersebut hadir guna mendukung percepatan pembangunan di daerah dan pertumbuhan ekonomi.

“Tercatat hingga akhir 2019, total komitmen pinjaman daerah yang dibuat PT SMI mencapai Rp4,6 triliun, dengan 24 pemerintah daerah,” ujar Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Ada pun sektor pembiayaan yang dilakukan PT SMI dengan pemerintah daerah, meliput pembangunan RSUD dengan total kapasitas 219 tempat tidur, peningkatan jalan sepanjang 523 kilometer, serta pembangunan jembatan sepanjang 983 meter.

“Dalam kurun waktu yang sama, kami juga telah mengeluarkan 73 Surat Penawaran Pinjaman (offering letter) kepada 54 pemda, kurang lebih nilainya mencapai Rp12 triliun,” tandas Edwin.

Lebih lanjut Edwin menjelaskan, dalam penyaluran pinjaman daerah, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disampaikan, kemudian memastikan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari kementerian terkait, kualifikasi calon konsultan/kontraktor, serta mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan calon lokasi proyek infrastruktur.

“Setelah itu dipenuhi, kami juga melakukan monitoring atas progres pelaksanaan proyek/konstruksi dan ketersediaan anggaran pada APBD setiap tahunnya, atas pemenuhan kewajiban pinjaman. Upaya akselerasi penyaluran pinjaman daerah juga terus dilakukan, terutama melalui sinergi dengan stakeholders terkait,” papar Edwin.

PT SMI juga mendukung pemerintah daerah dalam penyaluran fasilitas ‘Project Development Facility’ (PDF). Fasilitas ini diberikan berupa studi kelayakan, detail engineering design, dan/atau kajian lingkungan.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyebut komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo.

“Maka, kami bersama PT SMI secara aktif terus melakukan sosialisasi dan capacity building kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terkait pinjaman daerah,” kata Isa.

Ke depan, sambung Isa, inovasi pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan selain APBN, dalam penyediaan dan peningkatan sarana layanan publik.

“Kami telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman percepatan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah, antara Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan Kemenkeu (DJPPR, DJPK), dan PT SMI yang berisi sinkronisasi alur, pedoman dan norma waktu proses pinjaman daerah. Semoga terus meningkat,” kata Isa.

Lihat juga...