Legislator Tanggapi Dingin Pembentukan Satpol PP Syariah di Padang

Editor: Koko Triarko

PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang, Sumatra Barat, Syafrial Kani, menanggapi dingin rencana pemerintah kota setempat yang akan membentuk Satpol PP Syariah. Ia bahkan menyarankan, agar pemko tak buru-buru membentuk Satpol PP Syariah.

Menurutnya, kinerja Satpol yang kini ada sudah mengarah ke syariah, sehingga sebaiknya dilakukan peningkatan kinerja saja, ketimbang harus mengubah sebuah regulasi yang telah ada.

“Kita belum menerima surat atau pun sejenisnya terkait rencana Pemko Padang itu. Jika memang ada, baiknya kita dukung, tapi bila malah menimbulkan kegaduhan, mending perbaiki saja yang ada saat ini,” katanya, Jumat (24/1/2020).

Ia menyebutkan, jika nanti benar Satpol PP Syariah ini dibahas untuk melahirkan sebuah peraturan, tentunya perlu melakukan kajian terlebih dahulu. Mulai dari bagaimana syariahnya Satpol PP, apakah dari segi penampilan Satpol PP yang syariah, atau cara kerja dari Satpol PP itu yang syariah.

Tidak hanya itu, dari sisi aspek hukum juga perlu dikaji, bagaimana hukum melihat Satpol PP Syariah. Meski di kota lainnya seperti di Aceh telah ada Satpol PP Syariah, belum tentu Satpol PP Syariah di Aceh bisa diterapkan sepenuhnya di Kota Padang.

“Jadi kita di DPRD melihat tingkatan saja yang ada saat ini. Kan, tidak harus mengubah secara kesulurahan, tapi bisa melahirkan sebuah aturan yang mungkin bisa mengarah ke syariah,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, mengakui sejauh ini pemko belum memiliki sebuah Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait Satpol PP syariah. Juga belum memiliki kriteria dan penjelasan yang konkrit.

Ia berpendapat, Satpol PP Syariah yang dimaksud Pemko Padang ialah pada cara penegakkan Perda atau penertiban di lapangan yang dilakukan secara syariah.

“Karena selama ini, setiap ada penertiban oleh Satpol PP selalu bentrok dengan masyarakat yang hendak ditertibkan. Bahkan, kata-kata kasar dari masyarakat atau pun pedagang keluar dari mulut, dan ditujukan ke petugas Satpol PP yang tengah melaksanakan tugasnya,” katanya.

Sehingga, lanjut Hendri Septa, yang dimaksud pihaknya tentang Satpol PP syariah adalah dalam hal peneriban tidak harus seperti keributan, tapi secara damai, tanpa ada kekerasan.

Selain itu, konsep Satpol PP syariah yang terpikirkan olehnya ialah dari sisi perilaku dan pakaian Satpol PP, terutama untuk perempuan. Mungkin saja, Satpol PP syariah untuk perempuan menggunakan rok dan tidak celana, serta tentunya menggunakan hijab.

Namun, Wawako mengakui belum ada aturan yang jelas untuk menerapkan Satpol PP syariah di Kota Padang. “Tentu langkah pertama, kita ke DPRD dan baru dilakukan kajiannya,” tegasnya.

Lihat juga...