Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materiil UU KPK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam persidangan uji materiil Pasal 37C ayat (2) UU KPK karena mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional apa yang dilanggar.

Dalam Pasal 37C ayat (2) UU KPK tersebut menyatakan, “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

“Amar putusan. Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat sidang pengucapan putusan uji materiil UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam perbandingan hukumnya, mahkamah menyebutkan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK yang menyatakan, “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

“Para Pemohon, Martinus Butarbutar, SH. (Pemohon I), dan Risof Mario, SH. (Pemohon II) dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada pokoknya menjelaskan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU KPK dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Aswanto.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C ayat  (2) UU KPK.

Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU KPK yang menurut para Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia.

“Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK namun tidak secara jelas dan detil kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK,” sebutnya.

Sehingga kata Aswanto, tidak nampak, adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Bukan hanya itu saja, lanjut Hakim Konstitusi Suhartoyo, dalam menerangkan kerugian hak
konstitusionalnya, para Pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alasan untuk menyatakan kerugian hak konstitusional karena Pasal 1  ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak konstitusional warga negara.

“Dengan demikian para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Oleh karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,” ungkapnya.

Lihat juga...