Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRP Papua Digugat ke MK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua terkait pengangkatan anggota DPRP bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua sendiri berbunyi “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Meniru kuasa hukum Pohon, Habel Rumbiak menyebutkan bahwa pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi. Rakyat dapat menyatakan kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah khususnya lagi pada daerah yang menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah.

“Dengan adanya praktik pengangkatan anggota DPRP Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintahan daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik,” kata Habel Rumbiak di hadapan majelis hakim MK saat uji materil UU Otonomi Khusus Papua di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Rumbiak mengatakan, menurut Gubernur Papua bahwa pengangkatan anggota DPRP menimbulkan konflik. Sehingga sebaiknya keanggotaan DPRP 2014-2019 diteruskan pada periode berikutnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Sebaliknya, di Provinsi Papua Barat dalam rekrutmen calon-calon anggota DPRP, melalui pengangkatan terjadi masalah hukum karena seorang Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota panitia seleksi.

“Kekacauan dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRP ini, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak demokratis sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak terletak pada adanya anggota DPRP yang diangkat, tetapi jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRP lainnya yakni DPRP satu per empat kali dari DPRP sebelumnya,” jelasnya.

Dengan demikian sebut Rumbiak, tidak ada halangan bagi orang asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPRP baik Provinsi Papua dan Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif karena adanya perlindungan terhadap orang asli Papua yang diprioritaskan dalam rekrutmen partai politik.

Menanggapi permohonan Pemohon, hakim konstitusi Saldi Isra minta agar Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon harus dapat menguraikan kerugian faktual yang dialami dengan berlakunya frasa pada pasal tersebut atau sebuah kerugian yang sudah terjadi selama ini.

Di samping itu, Saldi pun menekankan agar Pemohon menjelaskan maksud dari Pemohon yang menyatakan diri sebagai wakil dari perempuan Papua.

“Dalam hal ini, diharapkan Pemohon dapat menunjukkan bukti keterlibatannya dalam sebuah wadah keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi atau forum yang dapat bertindak dalam lingkup hukum,” ujarnya.

Sedangkan hakim konstitusi lain Suhartoyo meminta Pemohon mencantumkan Petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah sebagai sebuah persyaratan sistematika permohonan. Karena belum ada petitum yang dicantumkan secara persyaratan sistematika permohonan.

“Sebab hal ini bisa memiliki penilaian lain dari sebuah permohonan nantinya,” sebutnya.

Uji materiil UU Otonomi Khusus Papua ini dimohonkan Penetina Cani Cesya Kogoya yang berprofesi sebagai karyawan swasta. 

Lihat juga...