Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang Mengadu ke DPRD DKI

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Puluhan pengusaha Jalan Sabang yang berasal dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang menemui anggota dewan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI. Kedatangannya terkait adanya  revitalisasi dan penataan Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Ketua Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang, Ganefo Dewi Sutan mengatakan, audiensi ini dilakukan untuk memberikan masukan agar penataan yang dilakukan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya pengusaha eksisting di Jalan Sabang.

“Kami berharap, melalui penataan yang dilakukan omzet kami justru bertambah, tidak berkurang. Terlebih, kami juga mempekerjakan banyak orang, kalau kami merugi dan tutup tentu kasihan juga nasib karyawan kami,” ujar Ganefo, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) sore.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 50 pengusaha yang tergabung dalam PPS tidak setuju dengan penataan itu.

“DPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karena ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat,” katanya.

Selain itu dia menginginkan,  penataan kawasan Kebon Bang Jaim betul-betul dikaji secara komprehensif dan disosialisasikan dengan baik.

“Kami ingin ada juga kajian ekonomi hingga dampak lalu lintas di kawasan penataan,” pungkasnya.

Selain itu Kuasa Hukum Paguyuban Pengusaha Sabang (PPS), Nasatya Danisworo, menyebut kedatangan sejumlah pengusaha ini merasa keberatan dengan adanya  penataan kawasan tersebut. Dia menilai sejumlah rencana itu dirasa bisa merugikan para pengusaha yang sudah mendirikan usaha dari tahun 1958.

“Pertama rencana tersebut tidak transparan karena sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 sedangkan undangan 18 Desember dari kelurahan. Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada waktunya mepet, kok mepet sekali,” kata Nasatya.

Saat sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat pengusaha yang hadir pun mayoritas adalah pedagang kaki lima (PKL) dan bukanlah pedagang atau pengusaha asli Jalan Sabang.

Menurut Nasyat, hal lain yang terasa janggal dari rencana ini adalah karena program tersebut sudah dibahas dalam musrenbang kelurahan tahun 2018 namun pengusaha baru mengetahui saat sudah akhir 2019.

Selain itu kawasan parkir di Kawasan Sabang di Jalan H Agus Salim akan dibuat parkir paralel dan hanya di sebelah kiri jalan. Informasi tersebut tersebar ke pemilik toko.

“Kalau rencana berlanjut, akan melanggar hukum Perda 5 Tahun 12 Perparkiran. Pemda wajib sediakan fasilitas parkir kepada pengusaha,” ucap Nasatya.

Kemudian menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, meminta agar Pemkot Jakarta Pusat memperhatikan masukan dan keluhan para pengusaha Jalan Sabang tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, saat bertemu dengan puluhan pengusaha Jalan Sabang yang berasal dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) sore. Foto: Lina Fitria

“Penting dibantu karena mereka bayar pajak tolong diperhatikan penataannya. Mereka dari tahun 1958. Tolong PKL ditata agar tidak tertutup parkir motor juga diatur,” ujar Zita.

Aspirasi masyarakat ini tentu perlu didengar dan mendapatkan solusi terbaik.

“Masukan ini akan diakomodir di kajian yang baru. Kami ingin kawasan Kebon Bang Jaim ke depan juga bisa menjadi destinasi wisata favorit baru yang bisa banyak mendatangkan wisatawan, termasuk dari mancanegara,” ungkapnya.

Lihat juga...