Pak Harto dan Kisah di Balik Penetapan Hari Keluarga Nasional

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — 29 Juni 1993, untuk pertama kalinya Hari Keluarga Nasional (Harganas) dideklarasikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Deklarasi tersebut sekaligus menandai orientasi program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi terfokus pada penurunan tingkat kehamilan, melainkan pembangunan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

“Setelah kita bergerilya dengan gegap gempita menjalankan program KB hingga ke pedesaan, di tahun 1989 kerja keras itu berbuah apresiasi dari PBB dengan diberikannya penghargaan United Nation (UN) Population Award kepada Pak Harto di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Setelah saat itu, program KB dianggap selesai, mengingat capaian penurunan angka kelahiran sudah hampir mencapai separuh dari target,” terang mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) era Presiden Soeharto (1983-1998), Prof Haryono Suyono, belum lama ini di Jakarta.

Penetapan tanggal 29 Juni sebagai Harganas sendiri menyimpah sebuah kisah yang menarik. Haryono mengungkapkan, saat itu Pak Harto bercerita tentang perjuangannya beserta para gerilyawan lainnya di tahun 1948 yang berhasil memukul mundur kolonialisme Belanda dari ibu kota Yogjakarta. Setelah agresi Belanda selesai, para pejuang dari desa-desa kembali berkumpul dengan keluarganya di ibu kota.

Momentum itu menjadi inspirasi Pak Harto memilih tanggal 29 Juni sebagai Harganas. Bagi Pak Harto pertemuan kembali para pejuang dengan keluarga adalah momentum yang sakral dan penuh haru. Dan itu memiliki relevansi yang kuat dengan kisah keluarga.

“Dari situ jadilah tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Jadi itu bukan sembarang tanggal, tapi hari di mana kembalinya para pejuang yang berkumpul kembali di ibu kota Yogja dengan keluarga mereka,” tutur Haryono.

Pasca dideklarasikannya Harganas, berbagai program pembangunan keluarga sejahtera pun digencarkan oleh pemerintah, mulai dari pemberdayaan masyarakat, memperbanyak kelompok kerajinan, meningkatkan lapangan kerja, penanaman kelapa hibrida dan sebagainya.

Sayangnya, Kata Haryono, gerakan pembangunan keluarga tidak berlanjut pasca transisi kekuasaan Orde Baru ke era reformasi tahun 1998. Program KB dikembalikan pada orientasi awal, yaitu penurunan angka kelahiran, yang pada gilirannya dikembalikan pada gerakan pemasangan spiral dan sebagainya.

“Di situ timbul malapetaka. Karena saat itu segala sesuatu yang berbau Pak Harto kan ditutup. Sehingga nuansa dan program serta gagasan kita yang sudah sampai pada pembangunan keluarga terhenti. Kepala BKKBN baru saat itu juga tidak mengerti bahwa kita sesungguhnya sudah beranjak pada pembangunan keluarga. Akhirnya program BKKBN malah dikembalikan seperti tahun 1970-an,” papar Haryono.

Lihat juga...