Pasar Baru Kranji Bekasi Siap Direvitalisasi

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Rukun Warga Pasar (RWP) Baru Kranji, di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, berharap wacana revitalisasi segera dilaksanakan. Pasalnya, kondisi pasar tersebut  sangat memprihatinkan, Selain becek, bau dan pengap, juga sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen.

Dari empat pasar tradisional di Kota Bekasi, yang akan dilaksanakan revitalisasi, yang paling siap adalah Pasar Baru Kranji. Kondisi tersebut berbeda dengan tiga pasar lainnya, seperti pasar Baru Jatiasih, Bantargebang dan Family Mart di Medansatria, yang mengalami gejolak penolakan dari pedagang pasar, tertutama terkait harga jual kios yang ditawarkan pengembang.

“Pasar Baru Kranji, kuncinya kebersamaan dan keterbukaan melibatkan semua pedagang pasar. Awalnya, wacana revitalisasi bukan tidak ada gejolak, tetap ada, tapi kami sebagai rukun warga pasar (RWP) terus melakukan musyawarah mufakat dengan seluruh pedagang pasar,”ucap Ahmad Jawahir, Ketua RWP Baru Kranji, kepada Cendana News, Selasa (21/1/2020).

Dikatakan, saat ini semua pedagang pasar berharap segera dilakukan revitalisasi, karena sudah siap, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk 1.500 pedagang sudah disiapkan lokasinya tidak jauh dari lokasi pasar.

Hal lain adalah HPTD atau izin pasar sudah habis masa berlaku. Kondisi pasar, jelasnya, sudah tidak memungkinkan lagi. Banyak kios yang kosong, ditambah lagi pasar becek.

“Dengan kondisi sekarang, Pasar Baru Kranji tidak mungkin bisa menarik konsumen. Hal tersebut juga menjadi alasan mendesak segera dilakukan revitalisasi,” tukasnya.

Sri Mulyono, Bendahara RWP menambahkan, bahwa berkat kebersamaan dan keterbukaan, harga kios yang ditawarkan pengembang awalnya lebih tinggi. Tetapi setelah negosiasi RWP dan pedagang pasar sendiri akhirnya disepakati harganya.

“Untuk harga, insyaallah tidak melalui bank pembayarannya. Artinya ada kesepakatan angsuran tertentu, dan bisa dibayarkan tanpa bunga dengan harga yang ditentukan, tetapi tetap dengan sistem down payment (DP),”tukasnya.

Ada pun kios yang akan disediakan berukuran 2×3, 4x3m 3×3 dan los. Harga kios dihitung harga meteran dari mulai harga terkecil Rp19 juta per meter hingga Rp21 juta per meter. Harga juga tergantung lokasi, seperti di lantai dua sengaja dibangun untuk jualan pakaiannya dan lainnya.

Awalnya, untuk harga los saja mencapai Rp22 juta sampai Rp35 juta per meter. Hal tersebut sempat alot hingga RWP berinisiatif membuat setiap kelompok dagang jenis masing-masing, mewakili pedagang untuk berunding.

“Sekarang, RWP dan pedagang pasar mendorong agar secepatnya revitalisasi direalisasikan. TPS sudah jadi, tinggal TPS pakaian itu menggunakan lahan pemerintah. Kami juga sudah mendorong pengembang untuk membangun TPS khusus pakaian,” katanya.

Ke depan, imbuhnya, di lokasi Pasar Baru Kranji, Bekasi Barat tidak ada lagi pedagang kaki lima di luar pasar. Pasalnya, dalam proses revitalisasi tersebut RWP sudah memasukkan sekira 250 Pedagang Kaki Lima untuk memiliki kios.

“Jumlah pedagang kaki lima di Pasar Baru Kranji jumlahnya mencapai 400 PKL. Dari jumlah itu, sudah 250 PKL didaftarkan masuk ke revitalisasi, lainnya bisa menyusul karena sekiranya ada pedagang lama ingin berhenti, tidak meneruskan berjualan bisa masuk pedagang kaki lima yang sudah biasa di pasar Baru Kranji,” papar Sri Mulyono.

Dia menyampaikan, bahwa TPS yang sudah tersedia untuk pasar basah hampir seribu los. Dia juga mengatakan, saat kunjungan DPRD Kota Bekasi atau lainnya, menyampaikan pasar Kranji paling siap dilakukan revitalisasi.

Sementara Kepala Pasar Baru Kranji, Amas, mengatakan tahun ini segera dilakukan penertiban. Namun, dia menyampaikan tetap menunggu proses pelaksanaan revitalisasi. Dia juga mengakui, pedagang dan RWP di Pasar Baru Kranji tidak memiliki persoalan dan revitalisasi terlaksana maksimal.

“Diperkirakan, pedagang setelah direlokasi ke TPS akan berjalan selama dua tahun setengah, sebelum dikembalikan ke pasar induk setelah bangunan induk siap,” ucapnya.

Amas mengatakan, bahwa ke depan setelah revitalisasi selesai, Pasar Baru Kranji akan dikelola pihak swasta. Pemerintah sifatnya hanya melakukan pengawasan.

Lihat juga...