Pascabencana Banjir, DPRD Bekasi Bentuk ‘Crisis Center’

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai melakukan evaluasi terkait penanganan pascabencana banjir yang melanda wilayah setempat 1 Januari 2020. Hal tersebut dengan membentuk kelompok kerja dinamakan Crisis Center (CC), berisikan anggota dari empat komisi.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro, mengatakan, bahwa alokasi anggaran bencana selama tanggap darurat bencana banjir Kota Bekasi melalui belanja tidak terduga (BTT) pada APBD mencapai Rp6,7 miliar, ditambah bantuan dari Pemprov Jabar Rp2 miliar dan bantuan BNPB Rp1 miliar dengan total anggaran bencana mencapai Rp9,7 miliar.

Choiruman Juwono Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi, ditemui Cendana News di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2020). Foto: Muhammad Amin

Crisis Center siap bekerja, untuk mengevaluasi mulai dari rencana aksinya apa aja, lalu bentuk kegiatannya apa saja termasuk yang belum teralokasikan apa saja, berkaitan dengan pascabencana banjir di Kota Bekasi sejak awal tahun 2020,” ungkap Choiruman Juwono kepada Cendana News, di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2020).

Dikatakan Crisis Center tersebut Ketua Komisi II Arif Rahman Hakim, ditunjuk sebagai penanggungjawab bencana, Sekretaris Ketua IV, dan wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum serta Ketua Komisi III bidang ekonomi.

Crisis Center selanjutnya melakukan pengawasan dan monitoring berkaitan alokasi dana tanggap darurat pascabencana khususnya berkaitan dengan recovery. Pada intinya Crisis Center sendiri adalah sebuah kelompok kerja dari DPRD Kota Bekasi.

Dia berharap dengan keanggotaan dari semua komisi tersebut, mudah-mudahan pengawasan, monitoring dan evaluasi tentang penanganan  bencana bisa dilakukan secara terpadu oleh DPRD Kota Bekasi.

“Jangan nanti berpikir ini darurat, lalu kemudian dewan diarahkan menjadi eksekutor di lapangan, itu bukan fungsi dewan. Tetapi dewan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, baik berkaitan dengan
darurat atau tidak darurat,” tandasnya.

Menurutnya, tujuan CC simpel, karena lembaga legislatif fungsinya pengawasan budgeting dan regulasi. Sementara regulasi sudah memiliki perda Nomor 6 tahun 2019. Perda tersebut menjadi basic Dewan Kota Bekasi melakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilaksanakan tidak hanya alokasi anggaran bantuan bencana yang masuk tetapi juga pencairan belanja tidak terduga (BTT) dari APBD Pemerintah Kota Bekasi. Dikatakan pada APBD Kota Bekasi ada anggaran belanja tidak terduga yang hanya bisa dikeluarkan jika terjadi kejadian luar biasa.

“Wali Kota melalui Keputusannya pada 1 Januari 2020 menetapkan Tanggap Darurat Bencana Banjir. Status tersebut menjadi alasan dikeluarkannya belanja tidak terduga sebesar Rp6,7 miliar,” tegasnya.

Saat ini status Tanggap Darurat sudah diturunkan menjadi waspada. Seharusnya juga ada warning sistem kewaspadaan dini yang dibangun komprehensif sebagai bentuk migitasi bencana.

“Normalnya saja Kota Bekasi  ini membutuhkan sepuluh perahu karet, tetapi saat kejadian kemarin
kita hanya memiliki tiga perahu karet, ini kan aneh. Apalagi menghadapi bencana banjir lebih besar,” tukasnya.

Lebih jauh dia menegaskan bahwa yang perlu dipahami yang baru saja melanda Kota Bekasi adalah musibah terbesar yang terjadi di awal tahun. Sehingga, di balik musibah yang besar ini harusnya Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan satu sistem penanggulangan bencana yang siap mengatasi kemungkinan yang lebih besar daripada sekarang.

“Jangan sekedar musibah selesai kita beranggapan, tidak ada masalah lagi di Kota bekasi. Sehingga ketika terulang maka kita punya satu sistem migitasi bencana. Migitasi bencana itu artinya, satu
sistem mengantisipasi kesiapan apa saja yang harus disiapkan baik berkait dengan saspras, SDM dan yang paling besar itu adalah perilaku budaya,” paparnya.

Budaya tanggap bencana sebelum bencana terjadi, budaya ini harus dibuat secara sistematik, komprehensif, hingga ada program yang memang didesain berkaitan dengan roadmap ataupun  rencana induk aksi pembangunan budaya tanggap darurat.

Sementara itu, Waki Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, belum mengetahui adanya kelompok kerja crisis center yang dibentuk DPRD Kota Bekasi.

Namun dia mengklaim penanganan pascabencana yang dilaksanakan Pemerintah setempat selama masa tanggap darurat sudah maksimal, efektif dan memberi kepuasan kepada masyarakat.

“Apa yang dilaksanakan Pemkot Bekasi selama tanggap darurat memberi kepuasan di tengah masyarakat. Apa ada warga yang kecewa?” ungkapnya.

Lihat juga...