Pejabat di Sikka Diminta tak ‘Bermain’ Proyek

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Para pejabat di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, diminta untuk tidak ‘bermain’ dalam proyek pengadaan barang dan jasa atau melakukan intervensi untuk memenangi rekanan atau kontraktor tertentu.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) kabupaten Sikka, berharap agar pemerintah setempat, dalam hal ini bupati, bisa melakukan intervensi dan menegaskan kepada para pejabat untuk bekerja sesuai prosedur.

“Kami berharap ada political will atau kemauan baik dari pemerintah dalam hal ini bupati untuk melakukannya,” kata ketua Gapensi Sikka, Paulus Papo Belang, Rabu (8/1/2020).

Paulus Papo Belang, ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) kabupaten Sikka, saat ditemui Rabu (8/1/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Papo, sapaannya, mengatakan bupati Sikka harus melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa dengan menegaskan kepada pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, untuk tidak ‘bermain’. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan pemberdayaan rekanan lokal, serta pemerataan pekerjaan bagi semua rekanan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk pada orang-orang tertentu saja.

“Saya memiliki data, ada sekitar 5 sampai 6 orang yang mendapatkan pekerjaan hampir 10 paket, sementara rekanan lain tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali,” ungkapnya.

Kontraktor lokal, beber Papo, banyak yang tidak dapat paket proyek pengadaan barang dan jasa, dan paling-paling hanya dapat paket yang hanya sekadar untuk bisa makan saja.

Itu pun, kata dia, para kontraktor atau rekanan lokal harus menggadaikan aset mereka untuk mendapatkan uang, guna membeli paket pengerjaan proyek yang tersedia.

“Harus bersama-sama merasa memiliki kabupaten ini dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan kabupaten ini, sehingga pekerjaan ke depannya dilakukan secara lebih baik,” harapnya.

Papo menyebutkan, yang mendesak untuk diperbaiki saat ini yakni sistem perencanaan, di mana jangan memaksa perencana membuat perencanaan sesuai dengan uang, tetapi membuat perencanaan secara menyeluruh dan terintegrasi secara baik.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pintanya, harus melibatkan aossiasi jasa kontruksi yang ada, baik asosiasi perencana, perencana dan pengawas, untuk duduk bersama dan berbicara.

“Bupati Sikka harus  memberitahukan kepada para pejabat untuk tidak melakukan jual beli paket pekerjaan. Biarkanlah proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai regulasi yang ada,” pintanya.

Pemerintah kabupaten Sikka melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka, Very Awales, kepada Cendana News menegaskan, bahwa mekanisme pelelangan proyek tender di atas Rp200 juta dilakukan dengan pelelangan terbuka dan diumumkan lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dengan begitu, kata Very, semua kontraktor di seluruh Indonesia bisa ikut tender dan pemerintah kabupaten Sikka tidak bisa melarang kontraktor dari luar untuk tender proyek di Sikka.

“Kalau di bawah Rp200 juta dilakukan lewat mekanisme Penunjukan Langsung (PL), yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, dan ini memungkinkan untuk mengakomodir kontraktor lokal,” pungkasnya.

Lihat juga...