Pelarangan Kendaraan ODOL di Pelabuhan Penyeberangan Disambut Positif

LAMPUNG — Pelarangan kendaraan over dimension and over load (ODOL) dinilai dapat menjaga kualitas jalan dan pelabuhan mendapat sambutan positif sejumlah pihak.

Yus Sondakh, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Angkutan Danau dan Penyeberangan (DPC Gapasdap) menyambut positif pelarangan ODOL. Sebab selama ini kerusakan infrastrukur jalan menjadikan biaya operasional perusahaan ekspedisi meningkat.

Yus Sondakh, Sekretaris DPC Gapasdap Bakauheni saat ditemui Cendana News di Bakauheni, Selasa (28//1/2020) -Foto: Henk Widi

Pelarangan kendaraan ODOL pada pelabuhan penyeberangan pada 1 Februari 2020 menjadi upaya menjaga kualitas infrastruktur. Dalam sejumlah kejadian infrastrukur Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) amblas karena dilintasi kendaraan bertonase berat dan panjang melebihi ukuran. Sejumlah fasilitas pelabuhan meliputi area parkir, ramdoor kap, moveble bridge (MB) dermaga mengalami kerusakan akibat kendaraan bertonase berat.

Program zero ODOL pada tahun 2021 yang mulai diperketat sejak 2019 menurutnya sangat positif. Pelarangan ODOL dilakukan dengan penyekatan pada jalan provinsi, jalan nasional, jalan tol hingga pelabuhan. Penerapan pemasangan alat timbang atau weight in motion (WIM) pada jalan tol meminimalisir kendaraan ODOL melintas. Berbagai upaya tersebut akan semakin berhasil dengan adanya koordinasi dengan pengusaha angkutan.

“Infrastrukur jalan, jembatan, pelabuhan yang selama ini mudah rusak karena dilintasi oleh kendaraan ODOL akan lebih lama masa pakainya jika larangan ODOL diterapkan sehingga menguntungkan masyarakat pengguna infrastruktur tersebut,” papar Yus Sondakh saat dikonfirmasi Cendana News di kantornya, Selasa (28/1/2020).

Bagi sektor pelabuhan yang menyediakan fasilitas dermaga kapal, penyeberangan alat timbang sudah disiapkan. Saat ini di Pelabuhan Bakauheni,  kata Yus Sondakh, telah dipasang alat sensor pendeteksi panjang kendaraan dan alat timbang pendeteksi muatan. Melalui alat tersebut kapasitas kendaraan akan terdeteksi sehingga bisa menyesuikan daya dukung ramdoor, movable bridge yang ada di dermaga.

Tingkat kepatuhan pengemudi, penyedia jasa ekspedisi menurutnya akan meningkat saat pelarangan ODOL diperketat. Sebab di wilayah Lampung sejumlah jembatan timbang yang dioperasikan bisa mendeteksi kendaraan ODOL. Jembatan timbang di wilayah Mesuji dan Kalianda khusus di Jalan lintas Sumatera. Sementara di jalan tol PT Hutama Karya menyediakan alat WIM di gerbang Bakauheni Selatan dan Lematang.

“Keberadaan pendeteksi kendaraan ODOL tentunya akan membantu percepatan pelayanan di pelabuhan karena diandaikan sudah ada pengecekan,” bebernya.

Meski sejumlah kendaraan ODOL yang akan masuk ke kapal roll on roll off (Roro) sebagian golongan IX, ia menyebut secara bisnis operator kapal akan merugi. Sebab saat ini ada sebanyak 22 perusahaan kapal di lintas Selat Sunda dengan 69 unit kapal. Kendaraan golongan besar menurutnya umumnya membayar tiket sebesar Rp2juta lebih dan menguntungkan. Namun demi faktor keselamatan kendaraan ODOL tetap harus dilarang.

Pelarangan kendaraan ODOL menurutnya akan diimbangi dengan penataan dermaga. Sebab menurut rencana alur masuk ke Pelabuhan Bakauheni akan ditata ulang. Penataan tersebut diakuinya untuk proses pemasangan alat timbang. Sebab dari sebanyak 5 unit yang direncanakan saat ini masih terpasang 2 unit untuk memantau kendaraan ODOL.

“Pelarangan ODOL tentunya harus diimbangi peningkatan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan,” tuturnya.

Helmi, salah satu pengurus jasa penyeberangan truk di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menunggu kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa (28/1/2020) -Foto: Henk Widi

Penerapan larangan ODOL mulai 1 Februari 2020 mendatang mendapat respon positif bagi pengurus jasa ekspedisi. Helmi, salah satu pengurus menyebut pengetatan kendaraan ODOL memberi dampak positif agar pengemudi tidak memodifikasi panjang kendaraan. Selain itu muatan kendaraan tidak melebihi kapasitas karena bisa membahayakan keselamatan.

“Secara hitungan bisnis muatan banyak akan menguntungkan tapi saat terjadi rem blong, patah as kerugian untuk perbaikan lebih besar,” beber Helmi.

Kendaraan ODOL yang dilarang melalui jalan tol sejal Agustus 2018 silam menurut Helmi diikuti penindakan dan penegakan hukum. Akibatnya sejumlah kendaraan ODOL yang membandel mendapat bukti pelanggaran (tilang) dan sidang di pengadilan. Denda tilang menurutnya akan membuat biaya operasional membengkak. Sebagai antisipasi agar tidak ditilang kepatuhan kendaraan sesuai spesifikasi dilakukan.

Mengurus sekitar puluhan kendaraan ekspedisi, ia menyebut sebagian tidak melanggar ODOL. Dengan pemberlakuan larangan ODOL di pelabuhan, lanjutnya, akan memberi dampak pada sektor transportasi. Sebab saat tidak ada kerusakan jalan, jembatan waktu tempuh bisa lebih cepat di jalan raya.

Ia juga telah mengimbau agar pengemudi mengikuti aturan pelarangan kendaraan ODOL agar ekspedisi lebih lancar.

Lihat juga...