Pembangunan Jembatan Oje Hubi Kecil tak Sesuai Rencana

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pembangunan jembatan Oje Hubi Kecil di pulau Palue, kecamatan Palue, kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang menghubungan desa Rokirole dan desa Nitunglea, menggunakan dana APBD Sikka senilai Rp485 juta lebih, masih nol persen.

Hal itu karena pihak rekanan atau kontraktor CV. Semata Wayang yang mengerjakan pembangunan jembatan ini dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

“Proyek jembatan Hubi di Palue itu nol prosen. Salah besar kalau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengatakan pekerjaan fisik hanya 4 persen,” kata Fransiskus Ropi Cinde, anggota DPRD kabupaten Sikka, Selasa (7/1/2020).

Dikatakan Cinde, pekerjaan yang ada saat ini di luar titik 12 meter yang sebenarnya harus dikerjakan, tetapi dipindahkan oleh kontraktor ke titik 7 meter serta pondasi tidak digali, tapi diletakkan di atas batu.

Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) kabupaten Sikka,NTT, Paulus Papo Belang, saat ditemui, Selasa (7/1/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Padahal, seharusnya digali dengan kedalaman 2 meter dan tebal tiangnya 1,5 meter, dan hal ini dikatakan salah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat meninjau lokasi.

“Waktu PPK tiba di lokasi, mereka sudah menyuruh kontraktor melakukan pembongkaran pengerjaan karena tidak sesuai dengan perencanaan, namun kontraktor tidak melakukannya,” jelasnya.

Anehnya, kata Cinde, Dinas PUPR menyuruh rekanan melakukan pembongkaran pekerjaan, tetapi mengakui perkembangan fisik proyek telah mencapai 4 persen.

Dirinya pun mempertanyakan hal itu, karena pihak PPK telah meminta dibongkar dan dibangun pada posisi semula sesuai perencanaan serta harus menggunakan konstruksi beton.

“Tanah di pulau Palue merupakan tanah vulkanik dan rawan erosi, sehingga bila dengan konstruksi yang sekarang, sama saja dengan buang-buang uang. Kalau mau berniat membangun di Palue bangunlah yang benar,” sarannya.

Cinde menambahkan, pekerjaan yang telah dilakukan di luar tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas PUPR Sikka, tetapi kalau diakui, Dinas PUPR Sikka juga mesti diproses hukum.

Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sikka, Paulus Papo Belang, menyarankan pekerjaan proyek  seharusnya saat perencanaan betul-betul teliti dan melibatkan unsur masyarakat adat, sosial, dan budaya setempat.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, perencanaan proyek itu tidak matang, sehingga berakibat pada pelaksanaan yang akhirnya menimbulkan masalah.

“Tetapi sebenarnya pekerjaan itu bisa dilaksanakan kalau memperhitungkan tradisi sosial budaya masyarakat adat Palue, karena menurut informasi ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan terlebih dahulu tanpa ada kegiatan fisik pekerjaan,” sebutnya.

Selain itu, tambah Papo, saat perencanaan awal juga survei lokasi tidak dilakukan secara matang, sehingga ternyata ketika dilakukan pengerjaan, lokasi itu bermasalah di titik yang berbeda. Sementara, waktu pengerjaan juga mendesak, sehingga kontraktor secara sepihak membuat keputusan mengerjakan proyek dengan menggeser titik ke awal pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gregorius Geovani, kepada media mengatakan, saat melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lokasi proyek pembangunan jembatan, dirinya melihat pengerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai perencanaan.

Dijelaskan Gregorius, jarak abutment dengan abutment yang  dikerjakan itu 5 meter serta posisi abutment pertama rapat di tebing dan satunya masuk ke kali, padahal sesuai perencanaan berupa gambar dan perhitungan, bentangan jembatan itu 12 meter.

”Kontraktor tidak pernah koordinasi dengan kita, tetapi mereka ambil sikap sendiri untuk mengerjakannya tanpa sepengetahuan kami. Saya juga sudah sampaikan kepada kontraktor, pekerjaan tidak sesuai perencanaan sehingga tidak dibayar,” sebutnya.

Lihat juga...