Pemkab Masih Identifikasi Lokasi Huntap di Bogor Barat 

Editor: Koko Triarko

BOGOR – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin, mengatakan pemerintah masih mengidentifikasi lokasi untuk dijadikan tempat dibangunnya hunian tetap (Huntap) bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor Barat.

Sementara, jumlah rumah yang akan dibangun bagi korban terdampak bencana di Bogor Barat, Ade Yasin menyampaikan ada sekira 2500 unit rumah. Tapi, untuk lokasi masih diupayakan tempat yang pas di atas lahan yang tidak labil.

“Pemerintah pusat sudah menyampaikan untuk mengganti semua rumah warga terdampak bencana longsor di wilayah Bogor Barat,” ungkap Ade Yasin, saat ditemui Cendana News, di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Sabtu (25/1/2020).

Dikatakan, bahwa saat ini pemerintah bergerak cepat untuk mencari lokasi yang tepat di atas lahan tidak labil, sambil terus melakukan pendataan rumah korban longsor dari rusak berat, ringan dan sedang. Hal lain, Pemkab Bogor fokus mencari hunian sementara untuk ribuan kepala keluarga (KK) terdampak longsor.

“Karena belajar dari 2017, lalu tidak boleh lagi mendiri rumah korban bencana longsor di tanah yang labil. Pada 2017, korban bencana dibangunkan hunian tetap di desa Sukajaya, tahun ini kena longsor lagi dan harus dibangun yang baru,” tukasnya.

Ade Yasin menyampaikan, sudah meminta langsung lahan ke PTPN dan Perhutani, terkait lahan yang dianggap tidak labil untuk dijadikan lokasi Huntap warga terdampak longsor di Bogor Barat.

Menurutnya, semua instansi di Kabupaten Bogor sudah diminta untuk menyiapkan secepat mungkin, apa saja yang diperlukan dalam penyediaan huntap bagi para korban bencana longsor di wilayah Bogor Barat.

“Saya tidak ingin saat memasuki bulan suci Ramadan nanti, warga terdampak longsor masih berada di pengungsian. Makanya, saya mendesak BNPT dan pemerintah pusat  untuk segera, mengingat waktu yang sempit ini,” tegas Ade Yasin.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa teknis dalam penanganan korban longsor di Bogor Barat dengan memaksimalkan korban dititip di rumah-rumah penduduk dengan sewa. Hal tersebut tengah dilakukan pendataan.

Dia juga menjelaskan, bahwa teknik dalam pergantian korban terdampak bencana dilakukan identifikasi permukiman mana saja yang tidak dapat dihuni. Begitu pun ada rumah rusak ringan yang berada di wilayah rawan, maka akan tetap diberikan hunian tetap yang telah disediakan.

“Walau rusak ringan, tetapi daerahnya kena longsor dan dianggap tidak layak hunian, berarti itu harus direlokasi,” paparnya.

Relokasi tersebut, jelasnya, bukan dilihat dari kondisi rumah, tapi lebih kepada melihat kondisi tanah. Sedangkan untuk identifikasi, misalnya ada satu rumah diisi dua keluarga, tetap mereka dapat penggantinya satu rumah, tidak per keluarga. Misal satu rumah untuk satu rumah, bukan KK.

“Saat masih terus dilakukan pendataan karena harus valid datanya, harus diulangi, ulangi, ulangi lagi. Makanya, kita menginstruksikan kepada kepala desa untuk mendata dari berbagai klasifikasi. Dari rusak ringan sampai rusak berat. Sampai tanahnya bisa dihuni atau tidak,” imbuhnya.

Diketahui dalam mempercepat penanggulangan dan pemulihan, Pemkab Bogor memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Bogor Barat sampai 30 Januari.

Lihat juga...