Pengerahan Militer di Natuna tak Efektif

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Pengamat militer, Wibisono, saat ditemui Cendana News di Jakarta, Senin (13/1/2020) - Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Pengerahan kapal perang dan pesawat tempur di Natuna dinyatakan tidak efektif untuk mencegah masuknya kapal nelayan asing di perairan Indonesia. Karena para nelayan asing tersebut mengetahui kalau kapal perang tidak permanen bertugas di area tersebut.

Pengamat militer, Wibisono, menyatakan dalam menghadapi permasalahan masuknya kapal China di perairan Natuna dibutuhkan ketegasan dan kemampuan diplomasi dari pemerintah.

“Pengerahan kapal perang dan pesawat tempur di Natuna hanya akan berfungsi show of force saja, tapi tidak efektif karena kapal nelayan asing akan tetap masuk ke wilayah tersebut,” kata Wibisono, Senin (13/1/2020).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan alat perang itu hanya kelihatan gagah di pangkalan tapi tidak di tengah lautan.

“Nelayan asing tahu kalau kapal perang itu hanya temporer patroli, tidak mungkin 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Apalagi 360 hari dalam setahun,” ujarnya lebih lanjut.

Selain itu, Wibisono juga menambahkan bahwa para nelayan itu juga mengetahui kalau kapal perang tidak akan menembak kapal mereka sesuai hukum internasional.

“Di celah waktu ketidakhadiran kapal perang itulah, kapal nelayan asing ini kembali memasuki perairan Indonesia,” imbuhnya.

Wibisono menyatakan peningkatan kapasitas armada kapal nelayan adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga kapal nelayan Indonesia bisa menyaingi kapal nelayan asing yang masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia.

“Kehadiran nelayan secara rutin lebih efektif daripada kapal perang untuk mencegah dan mengusir nelayan asing. Dan perlu dipahami juga, realitanya suplai sembako dan kebutuhan lain dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar wilayah laut China, yaitu Kepulauan Natuna, Serasan sampai Karimata itu bergantung pada kapal nelayan asing,” urainya lebih lanjut.

Ia menjelaskan bahwa suplai dari kapal asing ini, lebih lancar dan lebih murah jika dibandingkan suplai dari dalam negeri.

“Faktor lainnya adalah adanya kolaborasi, kalau tidak bsa dibilang konspirasi, antara para pengusaha ikan asing dari Thailand, Vietnam, Singapura dan China dengan pihak dalam negeri. Banyak kapal nelayan asing tersebut menangkap ikan di ZEE maupun di laut teritorial kita menggunakan bendera Indonesia atas nama koperasi dari instansi tertentu atau badan usaha lain. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditertibkan,” tandasnya.

Terkait sikap Presiden Joko Widodo yang berlawanan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menurut Wibisono tidak penting.

“Silang pendapat tersebut tak terlalu penting karena Jokowi memiliki otoritas tertinggi di pemerintahan Indonesia. Keputusan soal sikap sepenuhnya ada di tangan presiden dengan segala risiko yang menyertai. Apa pun keputusannya, NKRI harus dipertahankan sampai mati,” pungkasnya.

Lihat juga...