PHK Sepihak, Ratusan Buruh Kepung Kantor JLJ di Bekasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Ratusan buruh dari berbagai serikat dan federasi mengepung kantor PT. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) di Bundaran Komsen, depan pintu masuk tol Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat, Kamis (9/1/2020). 

Mereka berunjuk rasa menuntut kejelasan atas PHK sepihak terhadap Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dan Forum Komunikasi Karyawan PT JLJ, Mirah Sumirat, di perusahaan milik negara tersebut.

Aksi itu melibatkan beberapa serikat seperti Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia, dan FSPASI Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia. Aksi tersebut dihadiri langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan Mirah Sumirat.

Demo itu sendiri membuat arus lalulintas tersendat, dikawal ketat oleh aparat dari kepolisian Polrestro Bekasi Kota. Terlihat petugas disibukkan karena mengatur arus lalulintas hingga sore pukul 17.00 WIB.

“PT JLJ akan membayar mahal atas pemecatan sepihak terhadap Mirah Sumirat. Saya akan pertaruh gerakan buruh secara khusus di KSPI, saya akan berada di belakang dan akan melakukan perlawan kepada PT JLJ,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam orasinya.

Untuk itu dia meminta PT. JLJ dapat mempertimbangkan kembali terkait PHK sepihak yang telah diputuskan kepada Mirah Sumirat. Karena apa yang dilakukan tersebut akan menjadi sorotan dunia sebagai perusahan sekelas internasional.

“PT. JLJ sebagai anak perusahaan dari PT Jasamarga milik BUMN, bergerak dalam pembangunan jalan akan berhubungan dunia internasional. Maka saya meminta agar duduk berunding,” ungkapnya.

Presiden KSPSI Said Iqbal (kiri) dan Mirah Sumirat (kanan) ikut berorasi di depan pintu masuk kantor PT JLJ di Komsen Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis (9/1/2020). -Foto: M. Amin

Said Iqbal juga menegaskan sudah membuat janji untuk bertemu dengan Menteri BUMN Eric Thohir untuk menyampaikan persoalan yang ada di anak perusahaan BUMN. Dia menduga Direksi BUMN berpestapora diatas kerugian negara.

Patut dibongkar kenapa buruh berserikat dipecat. Hal tersebut menunjukkan ketakutan dari direksi BUMN atas kebijakan mereka. PHK sepihak itu sendiri telah melakukan pelanggaran konvensi ILO nomor 87 dan 98, UU Nomor 21 tahun 2000 dan melanggar tentang hal yang diatur tentang hak untuk berserikat kepada kaum buruh.

“Pada tanggal 20 Januari nanti akan kembali menggelar aksi lebih besar lagi di kantor pusat PT Jasa Marga. Buruh akan mengepung kantor perusahaan BUMN tersebut,” tegasnya.

Setelah menyampaikan orasi perwakilan buruh sempat diterima pihak PT JLJ untuk dilakukan perundingan. Tetapi pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang karena Mirah Sumirat, menolak bertemu jika jajaran direktur mengikutsertakan forum lain.

“Sempat diajak berunding, tadi tapi pihak direktur mengikutsertakan forum karyawan yang baru dibentuk dua hari lalu bersama pengacaranya. Saya menolak berunding jika mereka ikutserta karena tidak ada urusan dengan mereka,” ungkap Mirah Sumirat Presiden Aspek Indonesia, dikonfirmasi Cendana News di sela-sela aksi.

Dikatakan aksi tersebut merupakan solidaritas buruh terhadap dirinya yang diperlakukan secara semena-mena oleh perusahaan melakukan PHK sepihak. Pertemuan tersebut, imbuhnya, tidak menyepakati apapun.

Kantor PT JLJ di Komsen, Jati asih Kota Bekasi dikepung ratusan massa dari berbagai serikat buruh. Mereka menuntut kejelasan PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, presiden Aspek Indonesia, Kamis (9/1/2020). -Foto: M. Amin

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam aksi yang dilakukan pertama menuntut PT JLJ mencabut status PHK sepihak yang dilakukan kepada dirinya. “karena saya belum pernah mendapatkan surat peringatan tiga, surat PHK, apalagi  konseling atau skorsing. belum pernah mendapat surat itu tapi mereka sudah transfer uang PHK sebesar Rp116 juta lebih,” paparnya.

Apa yang dilakukan PT JLJ terhadapnya, dinilai konyol karena UU mengatakan bahwa PHK sah itu berdasarkan penetapan pengadilan. Hal tersebut juga tertuang dalam perjanjian kerja bersama.

Dia juga mengungkapkan bahwa tuntutan lainnya adalah meminta PT JLJ menghentikan penugasan atau memindahkan karyawan tetap ke perusahaan lain tanpa surat tugas, tanpa ada tanggal waktu sampai kapan bertugas ke perusahaan lain yang berbeda.

“Apalagi dalam penugasan tersebut tidak ada kejelasan kepastian setelah selesai apakah karyawan yang ditugaskan akan balik lagi ke PT JLJ apa tidak, kita minta penuhi dokumen itu,” tukasnya.

Tuntutan selanjutnya meminta PT JLJ tidak melakukan diskriminasi terhadap pemberian hak bagi karyawan. Selama ini, ungkapnya, ada perbedaan antara karyawan senior dengan karyawan biasa meski jabatannya sama terkait bonus.

Keempat, tolong diberhentikan pensiun khusus atau pensiun dini versi perusahaan terhadap karyawan. Karena tanpa ada perundingan lebih dulu dengan karyawan kenapa saat penerimaan karyawan tidak menggunakan pasal pensiun dini.

Mirah Sumirat mengaku dipecat karena pada tahun 2017 vokal menolak perlakuan gardu tol otomatis  karena pasti ada ribuan pekerja akan dipecat.

Lihat juga...