Program KB Sukses, Presiden Soeharto Dianugerahi UN Population Award PBB

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam pengendalian jumlah kelahiran penduduk di era Orde Baru, tidak terlepas dari komitmen presiden ke-2  RI, H.M Soeharto. Program tersebut mendapatkan penghargaan UN Population Award dari PBB pada 1989. 

Diketahui, capaian populasi penduduk turun hampir separuh dari target awal. Setelah menerima anugerah tersebut, Presiden ke-2 RI H.M Soeharto menyampaikan, program BKKBN menekan angka petumbuhan penduduk tidak lagi mengejar aseptor KB.

“Saya jawab tidak pak, tetapi lebih kepada membangun keluarga yang bahagia, sejahtera. Mendengar jawaban tersebut Pak Harto kembali bertanya, sayaratnya apa itu? Maka saya jelaskan bahwa salah satunya adalah setiap keluarga pendidikannya tinggi,”ujar Profeseor Dr. Haryono Suyono, Mantan Kepala BKKBN di era Presiden ke-2 RI, HM. Soeharto, kepada Cendana News, Kamis (30/1/2020).

Kesuksesan Program KB melalui BKKBN oleh Haryono Suyono, bukan berjalan lancar begitu saja. Meskipun mendapat dukungan politik luar biasa dari Presiden RI ke-2 H.M Soeharto, program yang pada saat itu terbilang gegap gempita masih saja menemui kendala. Salah satu kendalanya adalah, jumlah bidan. Ketika itu, ada sekira delapan ribu bidan dari Depkses, dan ribuan bidan dari unsur ABRI. Jumlah yang fantastis tersebut belum berimbang dengan jumlah desa yang pada waktu itu mencapai 60 ribu.

Sehingga, dengan pendekatan desa, semakin lama kebutuhan bidan semakin besar. Sehingga pelayanan yang diberikan menjadi seperti tidak bermutu, karena tidak ada bidan di desa yang melayani akumulasi dari aseptor yang banyak.

Melihat kondisi tersebut, Haryono Suyono mengaku melaporkan kondisi di lapangan kepada Presiden ke-2 RI H.M Soeharto, atas kekurangan bidan tersebut. Dan Pak Harto meminta dirinya menghadap ke Menteri Kesehatan saat itu, yang juga mantan kepala BKKBN Pak Soewarjono, untuk meminta tambahan.

“Akhirnya ada pelatihan bidan dari Kemenkes yang ketika melalui anggaran BKKBN. Tetapi setelah sebulan, bidan yang sudah dilatih menggunakan anggaran BKKBN tersebut kembali praktek ke rumah sakit dan tidak tinggal di desa. Hal tersebut kembali saya ceritakan ke Presiden Pak Harto,” ujar Haryono yang mengaku kedekatannya dengan almarhum Presiden RI ke-2 H.M Soeharto sudah tidak terbatas lagi.

Hingga akhirnya, Pak Harto memerintahkan Sarwono Kusumaatmaja, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara kala itu, agar membuat penerima PNS formasi pegawai bidan baru. Tetapi kondisinya tetap tidak bergerak. Kemudian suatu ketika ada acara seminar di Bali, Presiden Soeharto hadir.

“Ketika makan Pak Harto bercerita, dirinya sudah membuat Inpres Bidan Desa melalui rapat Kabinet. Jadi BKKBN agar mempersiapkan tenaga muda, untuk dijadikan bidan melengkapi permintaan Haryono Suyono, agar ada bidan masuk desa. Saya pun diminta untuk mengajukan penambahan anggaran untuk Inpres Bidan Desa, anggaran tidak ke BKKBN tapi ke Indpres,” ungkap Haryono Suyono, yang mengaku sangat bergembira karena usulan BKKBN mendapat tanggapan serius dari Presiden Soeharto kala itu.

Melalui dukungan penuh presiden dengan keluarnya Inpres, berlanjut dengan adanya pelatihan besar-besaran. Hingga akhirnya, yang menjadi kendala dalam pelayanan KB hampir hilang. Dengan gegap gempita tiga tahun berturut-turut mulai dari 1984-1986 Indonesia menjadi perhatian dunia.

Saat itu, Indonesia berhasil berhasil menarik tenaga luar negeri untuk di latih, melalui pendekatan kemasyarakatan. Dan pada 1987 hingga 1988, Haryono Suyono menyebut, Indonesia sudah mendapatkan sinyal untuk mendapatkan penghargaan.  “Saya langsung mengurus dengan Duta Besa Indonesia di PBB saat itu Ali Alatas. Tapi Ali Alatas saat itu menyampaikan bahwa atas pertimbangan permintaan Duta Besar Jepang, supaya Indonesia ditunda karena ada warga Jepang yang memiliki konsen pada program KB cukup tinggi, tapi usianya sudah 90 tahun. Maka Indonesia diminta di 89 diusulkan dan dijamin oleh Pak Ali Alatas,” tukasnya.

Apa yang disampaikan Pak Ali Alatas sebagai Dubes RI di PBB saat itu, dilaporkan langsung kepada Presiden RI ke-2 H.M Soeharto. Tapi beliau legowo dengan mengatakan yang penting dunia sudah mengetahui hasil kerja keras Indonesia dalam menekan pertumbuhan penduduk, pengendalian kematian ibu melahirkan dan anak.

Progam KB selesai, program selanjutnya sambungan dari KB adalah program keluarga bahagia dan sejahtera. Dan di era 1990-an tersebut, ada program Pak Harto yang membagikan kelapa hibrida, pisang. Program tersebut untuk membangun keluarga sejahtera, bahagia.  Tapi program itu kembali mendapat protes, kenapa keluarga diberi bantuan. Pada tahun tersebut, memasuki musim pemilihan presiden, sehingga pemberian bantuan tersebut dinilai sebagai upaya penyuapan atau minta dipilih lagi sebagai presiden.

“Saat itu menjelang pemilihan presiden tahun 1990, dikira Pak Harto menyuap. Hal tersebut dilarang undang-undang, memberi untuk mempengharuhi keluarga satu demi satu dengan memberi hadiah, intensif dan lainnya. Kala itu belum di kenal namanya money politik,” tukasnya.

Hingga akhirnya, melalui Menteri Kependudukan kala itu Emil Salim, terus dilakukan dialog dengan DPR RI, untuk menyampaikan konsep UU tentang keluarga sejahtera.  “Saat itu BKKBN tidak boleh menyampaikan konsep UU ke DPR karena harus Menteri. Maka Saya dan Emil instensif ke DPR untuk sidang berdebat berdua menghadapi DPR, dan akhirnya UU itu jadi di 1992 dan di 1993 Pak Harto mendeklarasikan hari Keluarga Nasional. Hingga lahir-lah program Pembangunan Keluarga sejahtera,”pungkasnya.

Lihat juga...