Sekda: Kita Merespon Bencana dengan Bekerja Maksimal

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Sekrtaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020) siang. Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mengetahui adanya gugatan dari class action atas banjir yang menggepung Ibu Kota Jakarta pada awal tahun lalu.

“Saya belum dengar,” ucap Saefullah saat ditanyai wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020) siang terkait gugatan yang dilayangkan masyarakat yang menamakan diri korban banjir Jakarta 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menilai, Pemprov DKI sudah bekerja maksimal sejak malam pergantian tahun dimana terjadi hujan yang cukup ekstrem.

“Yang jelas kami Pemprov dipimpin pak Gubernur merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat. Seluruh aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi dengan sediakala. Jadi indikatornya itu,” katanya.

Selain itu, kata Sekda, Pemprov DKI sudah memperbaiki sejumlah saluran air hingga ruas jalan yang semula tergenang kini bebas genangan. Tak hanya itu, pompa-pompa di underpass juga berfungsi sehingga tidak tergenang saat hujan deras mengguyur Jakarta pada 1 Januari lalu.

“Kami itu dari subuh sudah bekerja secara sistemik ya. Seluruh organ-organ pemerintah DKI digerakkan,” kata Saefullah.

Menurut dia, pemerintah dengan mudah menggerakkan seluruh satuan karena mereka telah memahami tugas dan fungsinya.

“Harus berada dimana dan bagaimana serta melakukan apa, itu sudah tahu,” ujarnya.

Meski intensitas hujan sangat tinggi di ibu kota, kata Saefullah, jalan utama tidak ada yang tergenang. Bahkan, jalan di kawasan Balai Kartini, pun tidak tergenang saat hujan deras kemarin.

“Tapi ada dua-tiga yang waktu itu mengganggu, ada di Jakarta Barat, ada di lampu merah dekat kota, kemudian di sekitar underpass Cawang. Itu sudah kita kerjakan sore itu dan malamnya sudah selesai, paginya sudah operasional. Itu termasuk jalan utama, udah operasional,” ungkapnya.

Selain itu, terkait permintaan pengusaha Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang meminta pembebasan pajak reklame di dalam toko sebagai kompensasi kerugian akibat banjir, Sekda mengatakan belum menerima surat permohonan dari Hippindo.

“Belum kepikiran, belum ada surat masuk juga,” tuturnya.

Dia mengatakan akan mempelajari permohonan Hippindo, jika himpunan penyewa mal itu sudah mengirimkan surat kepada Pemprov DKI.

Kemudian, pihaknya akan meminta masukan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal permohonan itu.

Sementara itu, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Iduansjah mengatakan, para pelaku usaha di satu mal yang tutup bisa merugi hingga Rp 30 miliar.

“Omzet penjualan tenant pakai perhitungan sebulan Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per meter persegi. Mal Taman Anggrek kira-kira 30.000 meter persegi, kalau tutup dua minggu, bisa hilang omzet Rp 30 miliar kira-kira,” ujar Iduansjah, terpisah kemarin.

Iduansjah mengatakan, Hippondo meminta pembebasan pajak reklame di dalam tempat usahanya sebagai bentuk kompensasi kerugian akibat banjir. Dia meminta pembebasan pajak itu diterapkan dalam tempat usaha yang dikenai pajak tidak jelas selama ini.

Lihat juga...