Soal Aset PDAM, Pemkot-Pemkab Bekasi Belum Ada Titik Temu

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menanggapi pemberitaan terkait proses pemisahan wilayah layanan PDAM Tirta Bhagasasi. Dari hasil mediasi melalui Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) masih ada beberapa hak yang harus dikonfirmasi.

“Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jabar, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan konfirmasi oleh Pemkot Bekasi,” ungkap Nadih Arifin,  Asisten Daerah (Asda) Tiga, Pemkot Bekasi, Rabu (22/1/2020).

Hal tersebut sesuai hasil perhitungan yang dilakukan oleh KJPP Efendri Rais meliputi aset berupa tanah, bangunan, reservoir, jaringan pipa induk, distribusi, tranmisi dan pipa.

Dikatakan bahwa dalam proses akuisisi, antara Pemkot dan Kabupaten Bekasi, telah melakukan kesepakatan bersama tentang pengakhiran surat perjanjian terkait kepemilikan dan pengelolaan PDAM Bekasi.

Bahwa KJPP Efendri Rais, yang ditunjuk tersebut sesuai hasil konsultasi melalui surat bersama antara bupati dan wali kota, maka direktur PDAM TB menunjuk KJPP Efendi Rais dan mengeluarkan perihal rekapitulasi hasil penilaian meliputi delapan kajian.

“Berdasarkan kajian tersebut Pemkot Bekasi tentunya meminta Pemkab Bekasi, untuk bersama membahas hasil perhitungan KJPP. Tapi hal tersebut tidak ditanggapi pihak Kabupaten Bekasi,” ungkap Nadih.

Menurutnya belum adanya titik temu, antara Kota dan Kabupaten Bekasi, terkait akuisisi aset PDAM Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot sudah ada surat atensi atau saran dari Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat tertanggal 12 Juli 2019.

“Berdasarkan saran itu, maka Pemkot Bekasi meminta untuk dilakukan pendampingan proses penyelesaian pemisahan aset wilayah layanan PDAM TB pada 22 November 2019,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa BPKP perwakilan Jabar sudah melakukan mediasi dengan mengundang bupati dan wali kota Bekasi pada 9 Desember 2019.

Dari hasil mediasi yang dilakukan itu, oleh Kepala BPKP Jabar, menghasilkan nilai yang harus dikonpensasikan oleh Pemkot Bekasi sebesar Rp199.321.100.000.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Nadih menegaskan bahwa pada 7 cabang PDAM TB di wilayah Kota Bekasi berdiri di atas tanah PSU miliki Pemkot Bekasi. Sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan aset milik PDAM TB.

Jika dicantumkan, imbuhnya, maka dimasukkan sebagai penyertaan modal Pemkot Bekasi di PDAM TB. Kajian penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penyerahan aset sesuai mekanisme perhitungan matang. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Aset berupa tanah diklaim milik Pemkot Bekasi tersebut meliputi cabang Rawa Tembaga, Taman Harapan Baru, Wisma Asri, Cabang Setiamekar, Cabang Pondokgede, Rawalumbu dan Cabang Pondok Ungu.

“Dari hasil perhitungan KJPP Effendi Rais didasarkan nilai buku aset perlu dilakukan penyesuaian nilai NJOP tahun 2019. Nilai penyusutan atas hasil perhitungan NJOP,” tandasnya.

Namun demikian dia menegaskan bahwa Pemkot dan Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pemisahan layanan PDAM TB. Pemkot dan Pemkab bersama DPRD, terus berkomunikasi mengenai akuisisi aset PDAM TB di Kota Bekasi.

Lihat juga...