TPDI NTT Nilai Praktik Suap Sebabkan Proyek Bermasalah

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Proyek mangkrak dan proyek bermasalah yang menimbulkan kerugian negara di Kabupaten Sikka, khususnya, serta di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, umumnya, selama ini terbukti disebabkan oleh mental para pelaksana proyek dan kroni-kroninya.

Pelaksana proyek memang sudah secara terencana memiliki niat jahat untuk mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya dari anggaran negara dalam pembangunan proyek dimaksud.

“Bayangkan saja, dalam berbagai kasus proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang disidangkan di peradilan Tipikor, selalu terurai secara gamblang dalam fakta-fakta persidangan,” sebut Meridian Dewanta Dado, SH., koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/1/2020).

Meridian Dewanta Dado, SH., koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ditemui, Rabu (/1/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Dalam persidangan, terang Meridian, terungkap para kontraktor sejak awal proses tender sampai akhir pelaksanaan proyek sudah harus menyuap sejumlah pejabat penentu proyek dari level kepala daerah dan pejabat-pejabat lainnya.

Dengan demikian, sebutnya, sebagai kompensasinya para kontraktor itu berupaya sedemikian rupa menutupi biaya-biaya suap yang telah dikeluarkannya dengan mengerjakan proyek asal jadi.

“Proyek dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan melenceng dari isi kontrak, sebab bila hal itu tidak dilakukan, para kontraktor itu tidak akan mendapatkan keuntungan maksimal sebagai akibat biaya-biaya tinggi berupa dana suap yang telah dikeluarkannya kepada oknum-oknum pejabat itu,” ungkapnya.

Bahkan, pihak-pihak yang semestinya berperan mengawasi dan mengawal pelaksanaan proyek mulai dari oknum-oknum anggota DPRD dan oknum aparat penegak hukum, sebut Meridian, bukannya menjalankan tugas sesuai fungsinya.

Namun justru banyak oknum-oknum dimaksud  yang justru mengintervensi proyek pengadaan barang dan jasa demi memuluskan jagonya, agar bisa mendapatkan proyek.

“Atau oknum-oknum itu justru jadi bagian untuk melindungi dan menuntupi borok-borok proyek-proyek bermasalah, sehingga tidak diproses hukum dan atau kalau pun diproses hukum, hanya sampai pada tahapan pengumpulan data dan keterangan serta setelah itu hilang tanpa kabar proses hukumnya,” sebutnya.

Menurut Meridian, selama masih terdapat oknum-oknum politisi dan oknum aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari pelindung kontraktor-kontraktor bermasalah, maka selama itu pula akan selalu muncul proyek pembangunan yang asal jadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Paulus Papo Belang, ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) kabupaten Sikka, mengakui adanya rekanan yang membeli paket proyek pengadaan barang dan jasa.

Papo mengaku mendapat informasi dari rekanan, bahwa mereka membeli paket pekerjaan dan kalau membeli, maka pekerjaan yang dilakukan berpotensi menimbulkan masalah.

“Tutup ruang gerak siapa pun, baik anggota DPRD, pimpinan partai, tim sukses untuk melakukan intervensi pengerjaan proyek di kabupaten Sikka,” tuturnya.

Papo mengaku berbesar hati, karena bupati Sikka mengatakan tim sukses sudah tidak ada, sehingga dia berharap tidak ada lagi gerilya dari tim sukses dan siapa pun untuk terlibat dalam pengerjaan dan mengintervensi proyek.

Lihat juga...