Ahli: Kewenangan PDTT oleh BPK Sesuai Prinsip UUD 1945 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Andi Mattalatta selaku Ahli yang dihadirkan Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sudah sesuai dengan prinsip amendemen UUD 1945.

Kehadiran UU BPK dan UU Pengelolaan Keuangan Negara yang menyertakan wewenang PDTT adalah konstitusional karena merupakan bagian dari penguatan fungsi BPK, agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan terbuka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Keterangan tersebut disampaikan Andi Mattalatta selaku Ahli yang dihadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (Pihak Terkait) dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pengelolaan Keuangan Negara) pada Selasa (18/2/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Andi setelah dilakukannya amendemen UUD 1945, maka tidak ada lagi lembaga yang tidak ada kontrol dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembatasan kewenangan setiap lembaga negara merupakan wujud pengelolaan negara modern yang dianut UUD 1945.

Demikian juga dengan BPK, sebut Andi, bahwa fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan negara pada awalnya bukanlah hal yang penting.

“Namun, semangat pengelolaan yang harus terbuka dan bertanggung jawab, maka instituisi pengawas dan pemeriksaannya pun harus ditingkatkan posisi, fungsi, dan perannya, termasuk pula dengan BPK itu sendiri. Maksudnya, agar ada jaminan pengelolaan keuangan negara dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Andi

Andi menyebutkan, pembahasan tiga tahun masa sidang tentang BPK menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah memberi perhatian serius tentang fungsi BPK dalam pengelolaan keuangan negara agar terlaksana dengan baik.

Adanya semangat meningkatkan fungsi ini, lanjut Andi, dipengaruhi juga oleh banyaknya kebocoran penggunaan keuangan negara pada masa itu.

“Sehingga, peningkatan posisi, fungsi, dan peran BPK diwujudkan dalam beberapa hal. Di antaranya, pertama terkait dengan kewenangan BPK. Pada awalnya, kewenangan BPK terdapat pada bagian dari keuangan negara tentang keuangan negara, maka setelah amendemen dibuat bab tersendiri,” ujarnya.

Kedua, kata Andi, BPK bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, BPK adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Dengan kata lain, dengan bentuk lembaga tunggal ini konsekuensinya BPK pun memangku kekuasaan tunggal dalam merumuskan pemeriksaan tentang keuangan negara.

“Dalam undang-undangnya ditegaskan satu badan, bukan suatu badan pemeriksa keuangan. Dalam hal ini termasuk pemeriksaaan yang bersifat rutin dan pemeriksaan bersifat khusus sesuai kaidah pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.

Lebih jauh Andi mengatakan, masa sebelum amendemen UUD 1945, pengelolaan keuangan hanya mencakup pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Setelah amendemen UUD 1945 maka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ini berkaitan dengan keuangan yang dibuat pemerintah. Sehingga BPK tidak hanya memeriksa keuangan negara yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan negara, tetapi juga aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

“Jika awalnya hanya post audit, maka setelah amendemen pemeriksaan itu juga dilakukan mulai dari proses anggaran. Maksudnya, agar BPK tidak hanya memeriksa setelah kerugian terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.

Dalam sidang terdahulu, Pemohon I dan II memahami kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan terkait dengan pemeriksaan kinerja sebagaimana disebutkan dalam kewenangan BPK pada UU BPK itu tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan.

Hal ini juga termuat dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, Nomor 12/PUU-XII/2014, dan Nomor 97/PUU-XI/2013. Namun, setelah ditetapkaannya UU Pengelolaan Keuangan Negara tersebut, terdapat penambahan kewenangan BPK berupa PDTT. Sehingga menurut para Pemohon, kewenangan tambahan tersebut inkonstitusional karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Uji materil UU BPK ini diajukan Ibnu Sina Chandranegara (Pemohon I) dan Aulia Kasanova (Pemohon II) serta Kexia Goutama (Pemohon III). Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (3) UU BPK dan Pasal 4 ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Lihat juga...