Ahli: Reformasi Sistem Pensiun PNS Didasari Dua Pilar

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Indra Budi Sumantoro sebagai Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke depan akan berdasarkan pada dua pilar, yakni sebagai hak dan penghargaan.

Hal tersebut terungkap saat sidang uji materil Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pilar pertama adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai hak PNS yang merupakan bagian dari Program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” kata Indra Budi Sumantoro saat menjadi ahli yang dihadirkan Pemerintah saat sidang uji materil UU BPJS di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Hal ini, sebut Indra, bermakna negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyatnya dari berbagai risiko seperti sakit, cacat, tua, dan meninggal dunia agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Sehingga sifat dari manfaat perlindungan yang diberikan terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar.

“Pilar kedua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai penghargaan bagi PNS yang merupakan program kesejahteraan pegawai. Hal ini dikenal dengan istilah on top atau top up pensiun yang dapat diselenggarakan oleh PT TASPEN atau berdasarkan kebijakan lainnya yang diputuskan oleh pemerintah ke depannya,” ungkapnya.

Indra memaparkan manfaat lainnya dari penerapan penghargaan ini, yakni sebentuk usaha dari pemberi kerja dalam rangka mendapatkan orang-orang terbaik di pasar kerja. Dan memperkuat loyalitas pegawai guna meminimalisasi turn over karyawan, dan memberikan proteksi terhadap risiko khusus.

“Sejatinya di Indonesia penerapan dua pilar ini sudah berjalan di sektor swasta. Ada beberapa perusahaan selain mengikutsertakan pegawainya pada kedua BPJS, juga menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau bahkan bekerja sama dengan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dalam memberikan manfaat pensiun tambahan sebagai bagian dari program kesejahteraan pegawai,” jelasnya.

Indra dalam pandangannya berpendapat bahwa sifat jaminan sosial universal, maka jaminan sosial pun harus bersifat portable  sebagaimana diamanatkan dalam salah satu prinsip SJSN. Portabilitas ini, sebut Indra, dibutuhkan dalam rangka memastikan negara selalu menjamin perlindungan yang diberikan di mana pun rakyat berada dan bekerja.

“Ketika nantinya seorang PNS menjadi peserta jaminan pensiun dan jaminan hari tua SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka seseorang yang sebelumnya bekerja di sektor swasta dan kemudian berpindah profesi sebagai PNS, maka tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan hak jaminan sosialnya,” terangnya.

Karena telah berlaku prinsip portabilitas lanjut Indra, Pemerintah selaku pemberi kerja cukup melanjutkan iuran jaminan sosial bagi yang bersangkutan. Jadi tidak terdapat adanya ketidakharmonisan antara UU ASN, UU SJSN, dan UU BPJS, karena undang-undang harmonis dan sinergis satu sama lainnya.

Dalam sidang sebelumnya, para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena terjadi pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS. Menurut Pemohon, hal tersebut menimbulkan penurunan manfaat dan layanan.

Selain itu, kebijakan atau politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara.

Ketentuan tersebut termaktub dalam PP 45/2015 juncto PP 46/2015 yang menegaskan Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP tersebut dan diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Lihat juga...