Arab Saudi Tunda Umrah, Pemerintah Perlu Cari Solusi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Komisi VIII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan hak-hak jemaah umrah yang sudah dijadwalkan keberangkatannya ke Arab Saudi, setelah pemerintah Arab Saudi menyatakan menutup sementara waktu kedatangan para jemaah umrah seluruh negara.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus, dalam kunjungan kerjanya ke Padang, mengatakan, pemerintah perlu untuk melakukan pendekatan kepada pihak Arab Saudi, agar untuk masyarakat yang telah mendaftarkan diri menuju Arab Saudi guna melaksanakan umrah, bisa mendapat izin dari pemerintah di Arab Saudi. Alasan pemerintah Arab Saudi menutup kedatangan jemaah ini, mengantisipasi penyebaran virus Corona.

“Di Indonesia belum ada ditemukan masyarakat yang terkena virus Corona. Jadi Indonesia ini bersih, dan sebenarnya tidak ada yang dipersoalkan apabila bepergian untuk melaksanakan umrah,” katanya di Padang, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan lobi kepada Arab Saudi, setidaknya menemui Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Indonesia. Hal yang disampaikan ialah mengizinkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan umrah ke Arab Saudi.

“Setidaknya dari masyarakat yang telah menjadwalkan kebarangkatannya itu, bisa diizinkan dengan cara dijadwal ulang lagi. Karena yang ada kini harus menerima keberangkatannya ditunda,” tegasnya.

Ia berharap ada langkah dan solusi yang baik terkait persoalan ini yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Sebab, jika hal ini dibiarkan dapat mengganggu psikologi masyarakat yang hendak umrah.

“Ada dua kerugian yang akan dialami oleh jamaah, yakni kerugian materi dan psikologi. Ada jamaah yang menabung sejak lama untuk berangkat, kemudian dengan adanya masalah ini juga menjadi kesedihan bagi mereka,” sebutnya.

Ihsan menjelaskan di Indonesia rata-rata per bulan itu ada sekitar 110.000 jamaah yang berangkat umrah dari Indonesia menuju Arab Saudi. Besarnya jumlah itu, DPR RI meminta pemerintah menjadikan sebuah catatan yang harus menjadi perhatian bersama.

Kepada masyarakat, yang sudah dijadwalkan keberangkatan umrah agar bersabar sementara pemerintah mencarikan jalan keluarnya. Tentunya, banyak orang menginginkan agar pihak pemerintah Arab Saudi  membuka diri untuk kedatangan umrah dari Indonesia.

“Penangguhan penerimaan jamaah umrah dari Indonesia ini terhitung sejak Kamis 27 Februari 2020 kemarin. Dampaknya sangat besar dirasakan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, pemerintah daerah memahami kondisi yang diambil sebagai kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk itu ia berharap kepada agen travel umrah tidak membuat masyarakat yang telah mendaftar merasa dirugikan.

Nasrul menyarankan, agar pihak agen travel umrah menyampaikan masyarakat yang telah mendaftar, untuk bersabar dan tidak memilih panik. Karena saat ini pemerintah tengah berupaya, agar pemerintah Arab Saudi bisa membuka akses untuk rombongan umrah yang datang dari Indonesia.

“Di Sumatera Barat ini ada 3.000 orang per bulan yang berangkat umrah. Kalau per harinya itu ada sekitar 400 orang. Jadi dari masyarakat Sumatera Barat memang cukup banyak melakukan perjalanan umrah ini,” sebutnya.

Khusus untuk masyarakat di Sumatera Barat, Nasrul berharap masyarakat yang telah mendaftar pergi umrah, agar bersabar dan tidak gelisah. Karena suatu niat yang baik, akan ada jalan yang mudah ditempuh.

“Semoga saja pemerintah Arab Saudi membukan pintunya untuk masyarakat Sumatera Barat atau rakyat Indonesia, agar dapat melakukan umrah kembali seperti biasanya,” harapnya.

Lihat juga...