Bank Wakaf Mikro Butuh Mobilisasi Sumber Dana Wakaf 

Editor: Koko Triarko

Ketua Bidang Pengembangan Perbankan, Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Zainulbahar Noor saat ditemui di Jakarta, Jumat (28/2/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Ketua Bidang Pengembangan Perbankan, Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Zainulbahar Noor, mengatakan, realisasi untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro membutuhkan mobilisasi sumber wakaf uang sebagai modal setor awal dan modal.

“Bank Wakaf Mikro ini kan ingin cepat bergerak, tapi betapa tidak mudahnya mencari dana wakaf itu,” kata Zainul, kepada Cendana News di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Ketika Bank Muamalat didirikan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, menurut Zainul, Presiden Soeharto mengumpulkan umat Islam dan pengusaha muslim untuk bersama-sama membangun bank Islam pertama di Indonesia, hingga mencapai dana Rp100 miliar.

“Sekarang pemerintah mendorong  Bank Wakaf Mikro supaya bergerak, lalu dari mana dananya? Apalagi dana wakaf, Bank Indonesia (BI) saja tidak begitu cepat bisa mampu sebagai lembaga keuangan pengumpul wakaf uang,” katanya.

Menurutnya, jika ditunggu untuk membuat Bank Wakaf Mikro, pemodal terbesar di Tanah Air ini adalah koorporasi besar. Sehingga, pendana yang bukan dana wakaf, itu juga tidak diwakafkan seperti Mayapada Group, Dato Sri Tahir menjadi donatur pada program  Bank Wakaf Mikro, yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pondok Pesantren, Serang Banten.

“Belakangan barangkali Sinar Mas,” ujarnya.

Pemerintah mendirikan Bank Wakaf Mikro, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah. Namun kata Zainul, juga harus memiliki Bank Wakaf Makro yang menjadi induk dari kesemuannya, yang betul-betul dasarnya dana wakaf.

“Nah, itu sekarang yang akan kita coba,” ujarnya.

Terkait regulasi, jelas dia, memang diberi nama Bank Wakaf Makro, tapi sebenarnya tepatnya Bank Wakaf Ventura. Dan, ICMI membentuk Bank Wakaf Ventura untuk menampung dana wakaf untuk diberdayakan secara produktif.

“Ini sebenarnya lembaga Ventura Syariah. Ventura ini kan partisipasi modal. Jadi, wakaf itu diterima persis sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau peraturan lembaga keuangan. Jadi, diberikan kepada nasabah sebagai ventura,” jelasnya.

Lalu bagaimana cikal bakal dari Bank Wakaf Mikro menjadi Makro?

“Itu akan terpisah, karena Bank Wakaf Mikro ini sepanjang yang saya tahu itu betul-betul dikelola oleh OJK secara sistem memadai,” ujarnya.

Namun yang masih prihatin, sebutnya, dana wakaf belum didapatkan sehingga melalui Bank Wakaf Makro dengan masih pola Ventura Syariah, diharapkan akan bisa berjalan.

Hanya saja, menurutnya, kembali lagi bagaimana kita bisa mengumpulkan dana wakaf secara masif pada pertama kali sebagai modal awal itu tidak mudah.

Karena tidak mungkn bisa terjadi andaikata Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut dan berbuat seperti Presiden Soeharto dulu ketika mendirikan Bank Muamalat mengundang cendikiawan.

“Kalau sudah begitu, koorporasi besar pun masuk tidak apa-apa. Uang itu diberikan jelas tertulis sebagai wakaf. Waktu Bank Muamalat itu berdiri kan banyak koorporasi, ada Astra dan banyak perusahaan lainnya,” ujarnya.

Sehingga, kata Zainul, ukurannya pada waktu mendirikan Bank Muamalat itu, pokoknya koorporasi yang ada direksinya orang Islam, itu boleh.

“Jadi pemegang saham yang atas itu, sama itu orang Islam. Ini juga wakaf itu. Perusahaan besar boleh, tapi masih wakaf,” ujarnya.

Kembali dia menegaskan, bahwa dalam pendirian Bank Wakaf, sangat diperlukan peran atau dukungan besar dari presiden.

“Saya tetap merasa, bahwa Presiden Jokowi harus ikut campur tangan. Karena inilah satu pola kalau kita mau buat keadilan sosial bagi umat Islam,” pungkasnya.

Lihat juga...