Baznas Kampanyekan Zakat Perusahaan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) mengkampanyekan zakat perusahaan. Gerakan ini sesuai dengan aturan fikih Islam, yakni perusahaan wajib zakat.

Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta menjelaskan, dalam aturan fikih Islam, perusahaan atau badan usaha disebutkan memiliki kewajiban membayar zakat.

Salah satu adalah hadist riwayat Bukhori dari Anas bin Malik, yang dijadikan sebagai dasar qiyas untuk zakat perusahaan.

Hadist ini menyatakan keberadaan perusahaan adalah wadah usaha dipandang sebagai syakhsiyah hukmiyah (badan hukum).

“Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT, yakni zakat harta,” ungkap Arifin pada seminar nasional zakat perusahaan bertajuk : Zakat Perusahaan, Intensif Pajak dan Sustainability Development’ di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dia menambahkan, Wahbah Az-Zuhaily menuliskan bahwa fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsiyah hukmiyah dengan mengakui keberadaaannya, sebagai lembaga umum, seperti perusahaan.

“Sebagai syakhsiyah yang menyerupai syakhsiyah manusia pada segi kecakapan, memiliki hak, menjalankan kewajiban, dan memikul tanggung jawab secara umum. Ini menunjukan bahwa perusahaan wajib membayar zakat,” jelas dia.

Arifin menegaskan, Allah SWT telah memberikan perintahkan kepada kita untuk memzakiti usaha kita dengan baik.

“Jadi hadist menyebutkan, selain perorangan yang berzakat, maka juga diwajibkan usaha atau perusahaan berzakat. Dan Baznas kampanyekan gerakan zakat perusahaan untuk kemaslahatan umat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, zakat merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan berbasis syariah yang telah mencapai nishob-nya selama setahun. Seperti perusahaan perbankan, asuransi atau badan usaha lainnya.

“Jika telah berlangsung selama setahun maka diwajibkan berzakat atas uang maupun barang yang dimiliki setelah dikurangi atas utang yang dimiliki,” kata Arifin.

Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait pembayaran kewajiban zakat perusahaan, ada dua cara penghitungannya. Yakni pertama adalah dengan mengalikan 2,5 persen dari hasil pengurangan aset lancar dengan utang jangka pendek.

Tapi, yang seringkali dilakukan adalah cara yang kedua, yaitu dengan mengeluarkan 2,5 persen dari laba perusahaan.

Namun ada tanganan lain,  dan banyak sekali dipraktekkan terutama oleh perusahaan bukan syariah kepada pada Baznas,  yaitu penghitung proses pengeluaran  2,5 persen dari keuntungan atau laba perusahaan.

Untuk memfasilitasi kebutuhan penyaluran zakat dari perusahaan, dia menyebutkan, bahwa Baznas telah mempersiapkan layanan konsultasi dan pelayanan zakat perusahaan.

Dari salah satu kerja sama Baznas dengan IPB pada tahun 2011, Baznas perkirakan potensi zakat Indonesia sebesar itu Rp217 triliun.

“Dan sekitar Rp111 triliun itu potensinya ada di perusahaan atau badan usaha.  Maka, Baznas berupaya untuk memberikan pelayanan terkait masalah zakat ini,” imbuhnya.

Menurutnya, tujuannya dari pelayanan ini, yakni selain memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran zakat juga bagi  kebaikan sesama.

Sehingga dia berharap semakin banyak yang menjalankan perintah zakat, yang akhirnya akan membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi negara Indonesia.

Pada tahun 2018, Baznas mencatat ada sebanyak 169 perusahaan dengan pertumbuhan rata-rata sebanyak 40 persen tiap tahunnya.

Dengan adanya kesamaan tujuan, yaitu untuk kemaslahatan fakir miskin. Ini menurutnya,  akan lebih ideal jika zakat perusahaan selain menjadi pengurang penghasilan kena pajak, juga menjadi pengurang kewajiban tanggung jawab sosial dan bina lingkungan.

“Kami meyakini dengan makin banyak  perusahaan berzakat, maka akan lebih sejahtera, dapat mengurangi korupsi dan kehidupan lebih berkah,” tutupnya.

Lihat juga...