BKKBN Riau Dorong Rekrutmen Penggerak Desa Optimalkan KB

PEKANBARU  – BKKBN kini mendorong upaya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Tanah Air untuk mulai merekrut penduduk menjadi tenaga penggerak desa guna memaksimalkan komunikasi, informasi dan edukasi program KB dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kebijakan ini dilakukan lebih untuk mengatasi kekurangan tenaga Penyuluh KB (PLKB), sementara itu pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dalam mengalokasikan gaji mereka,” kata Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN, Drg Widwiono, M.Kes, di Pekanbaru, Kamis.

Widwiono menyatakan itu pada acara Rakorda Program Banggakencana 2020, dengan tema “Banggakencana di Era Milenial, untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” diikuti 200 peserta dari OPD KB, utusan pemerintah kabupaten kota, papsedu, dan mitra BKKBN se-Riau serta lainnya.

Menurut dia, idealnya kebutuhan tenaga penggerak desa itu untuk dua desa sebanyak satu PLKB, akan tetapi itu sulit dicapai, antara lain akibat keterbatasan anggaran sebab berdasarkan data sebelumnya tercatat sebanyak 46 ribu PLKB, namun masa 10 tahun berikutnya justru berubah menjadi 14 ribu PLKB sehingga diperlukan sebuah strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga PLKB itu.

Salah satu strategi itu, katanya menyebutkan, selain merekut tenaga milenial, juga memaksimalkan penggunaan IT terkait bagaimana IT bisa membantu penggerak desa melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) serta menggencarkan sosialisasi pada masyarakat.

“Bagian upaya lainnya dalam memaksimalkan KIE tentunya perlu bersinergi dengan TNI, papsedu dan sejumlah mitra BKKBN supaya masyarakat menjadi paham tentang reproduksi dan program KB itu,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, peran tenaga penggerak desa ke depannya juga diharapkan dapat menekan angka TFR, menekan jumlah perkawinan dini, dan angka kematian ibu melahirkan dan lainnya.

Menurut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Agus P. Proklamasi, Rakorda program Banggakencana Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan Indonesia, dan Riau khususnya, mampu menciptkan SDM yang unggul, yaitu manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dengan tujuan itu, katanya, maka diharapkan tidak ada seorangpun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial, guna menyongsong negara maju Tahun 2045 dan tentunya perlu diantisipasi berbagai program yang belum tercapai, seperti menekan angka TFR, angka putus ber-KB (unmetneed) dan lainnya.

“Oleh karena itu Rakorda ini diharapkan meningkatkan komitmen dan peran serta pemerintah pusat, pemda dan seluruh mitra kerja BKKBN, atau kolaborasi unsur masyarakat, termasuk peran pemuka agama, sektor swasta, akademisi dan pemerintah sangat dibutuhkan. Tentunya diperlukan desain program yang mudah dipahami dan berciri khas Indonesia,” katanya.

Selain itu, melalui indeks pembangunan keluarga yang perdana diukur Tahun 2020, katanya, maka kita bisa melihat seperti apa profil keluarga di Riau dan bagaimana kita bisa melakukan penguatan, perbaikan. (Ant)

Lihat juga...