DJP II Jabar Targetkan Penerimaan Pajak Rp48,09 Triliun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Dengan berbagai tantangan ekonomi di tahun 2020, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jabar, diberi amanat untuk mencapai target penerimaan pajak cukup menantang di tahun 2020 yakni mencapai Rp48,09 triliun.

Target tersebut, mengalami kenaikan sebesar 27,74 persen dari realisasi penerimaan tahun 2019 atau sebesar 5,49 persen dari target penerimaan pajak 2019.

“Tentunya memerlukan strategi yang terstruktur dan terukur untuk mencapai target yang menantang tersebut. Salah satunya dengan memperluas basis pemajakan dengan mendorong peningkatan perekonomian,” kata Dwi Amiarsih, Kabid P2 Humas DJP II Jabar, Senin (17/2/2020).

Dikatakan, perluasan basis pemajakan tersebut dengan melakukan intensifikasi secara komprehensif dan terstandarisasi berbasis data dan kewilayahan. Dia berharap melalui strategi tersebut, maka target penerimaan pajak Kanwil DJP Jabar II tercapai seratus persen.

Menurutnya, DJP Jabar II akan senantiasa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai bentuk komitmen dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Proses pembangunan dilakukan melalui perbaikan pada enam area.

Enam area tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui hal tersebut DJP Jabar II optimis mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi.

Dalam kesempatan itu, Kabid P2IP Jabar, Ade Lili, menambahkan bahwa selama 2019 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhasil menyelesaikan tindakan penegakan hukum pidana perpajakan berupa penghentian pemeriksaan bukti permulaan karena wajib pajak menggunakan mekanisme pasal 8 ayat u UU KUP.

KUP dimaksud adalah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai dengan pelunasan dan pembayaran sanksi perpajakan terhadap 34 WP.

Penghentian pemeriksaan bukti permulaan penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap tiga tersangka kepada kejaksaan tinggi Jabar di Bandung dengan status dinyatakan hasil penyidikan P-21.

Menurut Ade Lili, kasus yang ditangani selama tahun 2019 adalah seputar hukum pidana pajak terhadap WP pengguna dan penerbit faktur pajak fiktif, melakukan praktik pungutan tidak setor, dan dengan sengaja melaporkan SPT tidak benar. Atas hal tersebut dia berharap memberi efek jera bagi WP.

Namun demikian dia mengungkapkan skema penegakan hukum di tahun 2020 akan diubah dengan menyasar WP yang memiliki kontribusi pembayaran pajak rendah terhadap produk domestik bruto (PDRB) Jabar.

Mereka meliputi WP terindikasi penerbit dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS), WP hasil program dengan pajak dan Ditjend Bea Cukai.

“Pelanggaran pajak tidak harus selalu pidana, tetapi juga bisa dengan denda pajak yang mencapai 150 persen yang harus dibayar,” tukasnya.

Pejabat DJP Jabar II menandatangani zona integritas menuju bebas korupsi, Senin (17/2/2020) – Foto: Muhammad Amin

Kegiatan Media Gatering tersebut dilangsungkan dengan deklarasi zona integritas dipimpin langsung Banggas Sitorus, selaku Kepala Bagian Umum DJP Jabar II.

Sebelum penandatanganan WBK, dia menyampaikan bahwa menjamin semua pelayanan di DJP Jabar II seperti penyampaian SPT tahunan dan lainnya tidak ada pungutan apa pun.

Lihat juga...