Genjot Ekspor, Jateng Dorong Pelaku UMKM Jadi Eksportir

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Nilai ekspor nonmigas Jateng, terus menunjukkan peningkatan. Pada 2017, ekspor nonmigas di provinsi tersebut tercatat 7,2 miliar USD. Jumlah itu naik pada 2018 menjadi 8,09 miliar USD atau naik 863 juta USD.

Ekspor nonmigas ini didominasi tekstil dan produk tekstil, kayu olahan, furniture, dan plastik. Selain itu juga ada dari produk pertanian dan UMKM.

“Kita terus menggenjot ekspor dan menekan impor. Termasuk mendorong SDM para pelaku UMKM, untuk bisa menjadi eksportir baru,” papar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Arif Sambodo, disela pelatihan ekspor UMKM yang digelar Bank Indonesia (BI) Jateng dan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) di kantor perwakilan (KPw) BI Jateng, Semarang, Selasa (25/2/2020).

Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jateng guna peningkatan ekspor. Diantaranya dengan penerbitan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor dengan sistem one day services, melakukan pengamanan akses pasar komoditas ekspor Jawa Tengah dari tuduhan dagang negara lain, melakukan diseminasi informasi kepada dunia usaha, industri untuk regulasi ekspor dan pengendalian impor.

“Kita berupaya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Jateng, dengan meningkatkan capacity building pelaku eksportir. Tentu saja untuk UMKM, terutama eksportir baru,” lanjutnya.

Dijelaskan, selama 8 bulan, para eksportir UMKM ini akan mendapat pendampingan. Mulai dari memberikan fasilitas promosi dagang, melakukan business matching, melakukan bimbingan teknis manajemen ekspor, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan eksportir baru.

Termasuk dalam bidang pemasaran, dengan memfasilitasi mereka dalam beragam pameran dan expo.

Kepala KPw BI Jateng Soekowardojo, memaparkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan SDM pelaku usaha, disela
pelatihan ekspor UMKM yang digelar BI Jateng dan GPEI di KPw BI Jateng, Semarang, Selasa (25/2/2020). -Foto: Arixc Ardana

Sementara, Kepala KPw BI Jateng Soekowardojo, menjelaskan mendorong ekspor produk UMKM di Jateng, pada tahun 2019 lalu, pihaknya menggelar pameran UMKM Gayeng, dengan tema UMKM Go Global Go Digital.

“Kita juga laksanakan business matching yang mempertemukan UMKM, dengan potential buyer dari beberapa negara. Dalam kesempatan tersebut, sebenarnya banyak produk-produk UMKM di Jateng, yang menarik minat calon pembeli karena kualitasnya sudah dapat diterima di negara mereka,” paparnya.

Namun meskipun demikian, ternyata ada sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi oleh produk UMKM tersebut.  Misalnya belum ada sertifikat halal, serta belum melakukan pengujian laboratorium untuk masa kedaluarsa, hingga sertifikat nutrisi.

” Selain itu, kapasitas produksi yang tidak dapat memenuhi minimal pengiriman secara kontinyu yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kompetensi SDM, pembiayaan yang terbatas, ketersediaan bahan baku, dan lainnya,” lanjutnya.

Persoalan kemasan produk, yang belum sesuai dengan pasar ekspor juga menjadi kendala. Seperti, mengenai pencantuman kandungan nutrisi, expired date, hingga tidak mencantumkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

Selain itu, adanya keterbatasan pengetahuan pelaku eksportir UMKM mengenai cara-cara mengekspor, pengurusan LC, dan menghitung harga jual yang kompetitif juga menjadi salah satu kendala UMKM untuk melakukan ekspor.

“Beragam persoalan ini, mendorong kita bersama stakeholder terkait, untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku eksportir UMKM ini, melalui pelatihan yang kita gelar,” lanjutnya.

Perhatian BI kepada UMKM, selain dalam rangka mendorong ekspor, juga dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan.

“UMKM menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan, yang produktif dan memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Soekowardojo.

Lihat juga...