Hakim PN Maumere Kabulkan Gugatan GM Kopdit Obor Mas Terkait Pemberitaan

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Hakim Pengadilan Negeri Maumere, kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur yang diketuai Consina Ina L. Palang Ama, mengabulkan gugatan GM KSP Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto M. Lering, terhadap dua awak media online berikut narasumber dalam pemberitaan yang dinilai merugikan pihaknya.

Berita tersebut berjudul ‘Mantan Pengawas Ungkap Dugaan Kebohongan GM Kopdit Obor Mas’, yang terbit pada 9 Juli 2019 di media online lintasnusanews.com.

GM KSP Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto M. Lering, melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan gugatan terhadap Anton G Kedang selaku narasumber dalam berita tersebut (Tergugat 1), Karel Pandu selaku wartawan dalam peliputan berita tersebut (Tergugat 2), dan Ambros Boli selaku pemimpin redaksi media bersangkutan sebagai Tergugat 3.

Humas Pengadilan Negeri Maumere kabupaten Sikka, provinsi NTT, Arief Mahardika, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2020). -Foto: Ebed de Rosary

“Dalam sidang putusan yang digelar Rabu (19/2/2020), hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” kata Humas PN Maumere, Arief Mahardika, SH., Kamis (20/2/2020).

Menurut Arief, hakim menyatakan Tergugat 1, 2, 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Putusan poin ke tiga, menghukum Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp100 juta,” ungkapnya.

Selain itu, majelis hakim dalam putusan poin empat juga menghukum ketiga tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk memohon maaf kepada penggugat.

Permohonan maaf dilakukan melalui media cetak Harian Umum Pos Kupang halaman 1 sekurang-kurangnya seperempat halaman selama satu hari, dan Harian Umum Flores Pos sekurang-kurangnya seperempat halaman selama satu hari, serta melalui media online Gerbang Sikka selama 7 hari berturut-turut.

“Poin ke lima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya serta menghukum para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.821.000 secara tanggung renteng,” jelasnya.

Arief menjelaskan, menurut pertimbangan majelis hakim, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata dan pasal 283. Bahwa, siapa yang mengajukan gugatan harus membuktikannya di persidangan, dan pihak tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya serta pengadilan telah melakukan persidangan dan mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang.

“Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim juga mengupas UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, terkait hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 12,” terangnya.

Majelis hakim juga sudah mempertimbangkan dan dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa sekali pun hak jawab sudah dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan untuk diajukan gugatan.

Saat ditanya, bahwa kuasa hukum tergugat hak jawab tidak dilakukan oleh penggugat dan hanya tergugat yang meminta agar pemberitaan dicabut dan sudah dilakukan, Arief mengatakan, bahwa pihaknya hanya melihat berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

“Kalau saya membaca surat bukti dari penggugat yang merupakan surat dari Tergugat 1, merupakan surat perdamaian. Tergugat 1 meminta maaf atas pemberitaan tersebut, yang diterbitkan pada saat dilakukan mediasi,” jelasnya.

Arief menambahkan, Tergugat 1 mengaku bersalah atas pemberitaan tersebut, dan mengatakan berita tersebut tidak benar serta surat tersebut dibuat saat proses mediasi di pengadilan.

Dia menambahkan, pihak pengadilan tidak memilih menyidangkan berdasarkan undang-undang apa, tetapi melihat faktanya seperti pasal 1365 KUH Perdata, bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang seperti yang didalilkan penggugat.

“Majelis hakim mempertimbangkan satu per satu perbuatan melawan hukumnya, apakah dilakukan oleh tergugat atau tidak,” tuturnya.

Sementara itu, Sekertaris Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Edward Lodovic da Gomez, menegaskan, bahwa dalam Undang-Undang Pers, ada ruang untuk orang yang merasa dirugikan melakukan hak jawab.

Namun hak jawab itu diabaikan begitu saja oleh majelis hakim, dan hal tersebut merupakan tanda-tanda pembungkaman terhadap kebebasan pers dan mencederai Undang-Undang Pers.

“Sebagai Sekretaris Aliansi Wartawan Sikka, saya mengutuk keras tindakan-tindakan hukum yang melanggar Undang-Undang Pers,” ungkapnya.

Menurutnya, bila pemberitaan tersebut dinilai merugikan pihak manajemen, semestinya manajemen Kopdit Obor Mas melalui GM harus menggunakan hak jawab atau klarifikasi terhadap media yang bersangkutan terkait isi pemberitaan tersebut.

Menurut Viky, gugatan yang dilakukan terkait pemberitaan di media tersebut salah alamat, karena Undang-Undang Pers telah memberi ruang dan tempat bagi siapa pun dan pihak mana pun untuk menggunakan hak-hak tersebut, bila merasa dirugikan dengan isi pemberintaan media massa.

“Bagi mereka yang tidak menggunakan hak-hak yang sudah diatur tersebut, tapi langsung melakukan gugatan hukum, tindakan ini dinilai sebagai tindakan pembungkaman terhadap kebebasan pers,” tegasnya.

Lihat juga...