INDEF: Indonesia Status Negara Maju, Jangan Bangga Dulu

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani mengimbau agar pemerintah jangan bangga dulu atas status negara maju yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Menurutnya, keputusan AS tersebut harus diteliti lebih mendalam agar tidak merugikan perekonomian nasional.

“Pemerintah jangan bangga dulu, karena selama ini saya dengar membangga-banggakan sekali dengan status negara maju. Karena kalau dilihat dari indikator, kita belum bisa masuk ke sana (negara maju),” kata Aviliani pada konferensi pres ‘Salah Kaprah Status  Negara Maju’ di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Indonesia menurutnya, harus mengikuti sikap China yang tegas menolak keputusan US  Trade Representative (USTR), yang mengeluarkan negaranya dari daftar negara berkembang.

“Indonesia kan dikeluarin dari daftar negara berkembang oleh USTR, dan ditunjuk jadi negara maju oleh AS. Tolak saja, jangan diam. China negara dengan nilai perdagangan kedua terbesar dunia saja tegas menolak,” tukasnya.

China menolak dengan alasan karena nantinya AS akan mudah melakukan investigasi apabila menganggap ada praktik perdagangan tidak benar.

“Padahal kita tahu China pasti melakukan perang mata uang. Dia tidak mau mata uangnya melemah sehingga daya saingnya lebih besar. Dan mungkin kalau dilakukan investigasi, China tidak bisa masuk ke AS,” ujarnya.

Salah satu indikator penilaian AS, Indonesia menjadi negara maju. Karena Indonesia dianggap sudah memiliki share ekpor lebih dari 0,5 persen di dunia. Serta sebagai negara . Nmelihat Group Twenty (G 20).

“Jadi dianggapnya 0,5 persen itu sudah besar. 0,5 persen itu kan pertumbuhan, dan kalau dilihat total GNI per kapita, kita itu kecil b.erada di angka US$ 3.840,” ujarnya.

Sedangkan kalau versi World Bank, indikator negara maju itu jika GNI per kapita di atas US$ 12.000. ” Nah, Indonesia masih dalam kategori low middle, belum middle income,” imbuhnya.

Terkait dengan penilaian G 20. Menurutnya, G 20 itu adalah negara yang 80 persen  mendominasi produk domestik dunia. “Kita 80 persen karena  Indonesia adalah target pasar dunia,” ujarnya.

Untuk menjadi negara maju lanjutnya, Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup panjang membenahi angka pengangguran yang saat tercatat di angka 25 juta. Juga pendapatan per kapita yang kini di angka USD 4 ribu harus ditingkatkan.

Angkatan kerja juga harus menjadi pertimbangan. Karena menurutnya, di negara maju itu, mayoritas angkatan kerja berada di industri dan jasa. “Industri kita hanya menyerap 15 juta, dan jasa nggak lebih dari 5 juta,” ujarnya.

Angkatan kerja di Indonesia, jelas dia,  masih mendominasi sekitar 30 juta itu di sektor pertanian dengan menggunakan peralatan tradisional. Sedangkan di negara maju, sektor pertanian itu peralatannya sudah menggunakan teknologi.

Yang harus diperhatikan pula,yakni tambah dia, angkatan pendidikan di Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah.

“Meskipun dananya Rp 500 triliun untuk pendidikan, tapi angkatan pendidikan Indonesia yang tinggi hanya beberapa persen,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia menurutnya, harus bersikap tegas menyikapi kebijakan perdagangan pemeritah AS. Indonesia saat ini masih perlu ruang pertumbuhan ekonomi untuk menyandang status sebagai nagara maju.

Indonesia juga bisa melakukan protes disampaikan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebagai lembaga resmi yang mengatur status sebuah negara.

Karena menurut dia, jika Indonesia sudah berstatus negara maju. Maka Indonesia akan langsung kehilangan banyak fasilitasn sebagai milik negara berkembang seperti Generalize System of Preference (GSP), yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO.

“Begitu Indonesia dianggap negara maju, langsung dicabut semua hak-hak dari negara berkembang. Yakni tidak ada pinjaman, tidak dapat suku bunga yang relatif kecil. Karena kan negara maju, bunga komersial dianggap Indonesia negara mampu,” ujarnya.

Aviliani menegaskan, jika Indonesia menyandang negara maju, juga akan mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup tajam. Terlebih ekspor Indonesia terhadap AS merupakan tertinggi kedua berada di porsi 11 persen.

“Kalau kita tidak protes, diam saja. Maka kita akan kehilangan 11 persen ekspor kita ke AS,” tukasnya.

Lihat juga...