INDEF Minta Pemerintah Tolak Status Negara Maju

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Institute of Development for Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah menolak status negara maju yang diberikan oleh Amerika Serikat dan World Trade Organization (WTO).

Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid mengatakan, pemerintah Indonesia harus segera melayangkan surat kepada WTO), karena status negara maju yang diberikan akan merugikan perekonomian Indonesia.

Dan WTO harus menjelaskan bahwa status  Indonesia sebagai negara berkembang.

“Saya kira surat resmi penting. Jadi tidak hanya menelepon WTO, tapi layangkan surat protes,” kata Ahmad pada konferensi pres ‘Salah Kaprah Status Negara Maju’, di Jakarta, Kamis (27/2/2020) sore.

Surat resmi itu harus disampaikan ke WTO, karena menurut Ahmad, keputusan memberi status negara maju kepada Indonesia berimplikasi pada banyak hal.

“Nah kita ajukan keberatan-keberatan dengan berbagai pertimbangan, bahwa negara maju itu sangat berbeda dengan negara berkembang, seperti Indonesia,” ujarnya.

Amerika Serikat memberikan status negara maju, kata dia,hanya mengacu pada share ekspor Indonesia terhadap total perdagangan dunia yang sudah mencapai di atas 0,5 persen, dan juga masuknya Indonesia dalam Group Twenty (G 20).

Ahmad menyebut, AS dan WTO harusnya tidak hanya melihat angka-angka ekonomi, tapi juga memasukkan parameter gross national income (GNI) per kapita dan indikator pembangunan sosial.

Karena INDEF memperkirakan implikasi yang ditimbulkan besar bagi Indonesia, termasuk untuk eksportir dan industri dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan per kapita (GNI) Indonesia pada 2019 baru mencapai US$4.174. Di sisi lain, Bank Dunia mencatat angka GNI Indonesia tahun 2018 sebesar US$3.840.

Sementara itu, tambah dia, batasan pendapatan negara maju atau upper-middle income yang digunakan Unites States Trade Representatives (USTR), mengacu pada ketentuan Bank Dunia, yakni sebesar US$13.275.

Adapun terkait angka pembangunan sosial, dimana penduduk dengan tingkat pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 per hari untuk Indonesia mencapai 5,7 persen.

Dan sebesar US$3,2 per hari sebanyak 27,3 persen. Sementara untuk negara berpendapatan tinggi (high economies) masing-masing sebesar 0,6 persen dan 0,9 persen.

Atas uraian pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, Ahmad menyarankan pemerintah agar mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang, bukan negara maju agar tetap mendapatkan akses WTO.

“Khususnya perjanjian terkait subsidies and countervailing measures (SCM),” ujar Ahmad.

Negara berkembang yang berhasil mendapatkan pengakuan atas perjanjian tersebut, antara lain sebut dia,  Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kirgistan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina.

Lebih lanjut dia menyampailan, Indonesia dikeluarkan sebagai anggota negara berkembang dalam prinsip hukum Countervailing Duty (CVD) pada 10 Februari 2020.

AS dan WTO beralasan share Indonesia dalam perdagangan dunia sudah di atas 0,5 persen dan menjadi anggota G20. Hingga kemudian Indonesia diberi status negara maju.

Sehingga dampaknya, AS akan melakukan penyelidikan antisubsidi ke penyelidikan trade remedies lain. Yaitu, seperti antidumping pasca beralihnya status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

INDEF mendorong Indonesia melakukan kerja sama dengan negara Brazil, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Afrika Selatan dan Argentina, untuk memprotes status baru dalam persidangan WTO.

“Kami juga mendorong fair trade dalam persidangan WTO. Sehingga terdapat keadilan bagi Indonesia sebagai negara berkembang berhadapan dengan negara-negara maju,” pungkasnya.

Lihat juga...