Inilah Perbincangan Hangat Kunjungan DPR RI di Padang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Berbagai persoalan jadi perbincangan yang hangat, antara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja mereka ke Padang, Sumatera Barat, hari ini, Jumat (28/2/2020).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, mengatakan, ada beberapa masalah yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya meningkatnya angka pengangguran, stunting , kesehatan ibu, dan bayi lahir cacat. Sejauh ini Pemprov Sumatera Barat terus berupaya mengatasinya.

Irwan menyebutkan semakin meningkat angka pengangguran di daerah itu setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Sumatera Barat, merupakan daerah agraris, bukan industri, sehingga lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semua di perguruan tinggi.

“Tidak terserapnya SDM yang ada  mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat meningkat. Ditambah kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal,” katanya, Jumat (28/2/2020).

Kondisi demikian semakin diperparah, karena daerah Sumatera Barat bukan daerah industri, sehingga kesempatan kerja sangat sedikit. Untuk itu, kata Irwan, perlunya pelatihan keahlian dalam bekerja.

“Jadi, harus ada pelatihan, agar tenaga kerja di Sumatera Barat terserap. Contohnya, di Jepang akan menerima berapa saja jumlah pelamar, asalkan lolos dari aturan pemerintah dan memiliki keahlian di bidang tertentu,” ucapnya.

Selanjutnya gubernur menyebutkan kepada Komisi IX berharap, terkait BPSJ Kesehatan golongan kelas III untuk masyarakat miskin sebesar Rp25 ribu per bulan, tidak dinaikkan iuran BPSJ-nya.

Gubernur menilai, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diberlakukan, maka hal itu pun akan menaikkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin.

“Kalau bisa, kita berharap (BPJS Kesehatan) untuk masyarakat miskin (kelas III) itu jangan naik, karena Pemprov menanggung premi BPJS untuk masyarakat miskin yakni untuk kelas tiga dengan dana APBD yang jumlahnya sekitar Rp 38 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, bila pemerintah pusat menaikkan semua kelas iuran BPJS Kesehatan, maka pemprov harus meningkatkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau menengah ke bawah hingga Rp 50 miliar lebih.

Irwan mengaku, seandainya pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan di semua kelas, mau tak mau pemprov harus menyiapkan tambahan APBD supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menengah ke bawah tetap terjamin. Beban ini juga akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Kita ini bekerja untuk rakyat. Jadi ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kepentingan anggaran untuk masyarakat kita utamakan. Apapun untuk rakyat, harus kita upayakan,” tegasnya.

Termasuk anggaran subsidi BPJS untuk masyarakat, untuk tahun 2020 ini Pemprov Sumatera Barat telah menganggarkan lebih dari Rp70 miliar, naik dua kali lipat dari anggaran 2019.

“Jadi kalau ada kabupaten kota yang anggarannya kurang untuk subsidi BPJS dan bahkan hanya disediakan 3 atau sampai 6 bulan saja, sangat saya sayangkan. Ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat,” ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah bekerja untuk rakyat, sehingga hal yang harus didahulukan ialah kepentingan rakyat, rakyat diutamakan. Apapun itu, anggarannya harus ada. Kalau perlu tunda anggaran yang lain terlebih dahulu, asal anggaran untuk kepentingan kesehatan rakyat ada.

Sementara itu Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, mengatakan, Komisi IX DPR RI pemilihan Provinsi Sumbar  akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Provinsi Sumatera Barat.

Ansory Siregar menyatakan bahwa dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kali ini merupakan rombongan yang paling banyak dan terlengkap di Sumatera Barat. Ada 26 orang berkunjung, sementara di daerah lain paling banyak hanya belasan.

Pada kesempatan tersebut, para anggota Komisi IX beserta perwakilan dari kementerian memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk menyampaikan permasalahan yang ada terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan pelayanan BPJS.

Suir Syam, anggota DPR RI, juga menyampaikan, permasalahan BPJS Sumatera Barat yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Ditambah dengan adanya rencana kenaikan premi BPJS dari 23 ribu menjadi 42 ribu.

Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.

“Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya ditanggung oleh kita,” kata perwakilan fraksi Gerindra dapil Sumatera Barat ini.

Menurutnya, telah banyak keluhan masyarakat membuat anggota Komisi IX ini menjadi ikut bersuara. Salah satunya ia menyebutkan, bahwa masyarakat berobat ke rumah sakit hanya dibatasi sampai tiga hari dan selanjutnya pasien disuruh pulang.

“Hal ini sering terjadi di Rumah Sakit, pasien belum sembuh disuruh pulang dan minta rujukan baru ke Puskemas untuk bisa dirawat kembali. Ada lagi yang lebih parah, yaitu semua biaya pembelian obat ditanggung pasien, dengan alasan tidak menyediakan obat tersebut,” ujarnya.

Sesuai aturan apabila ada pasien yang masuk dalam tanggungan BPJS, semua biaya pengobatan sampai sembuh sudah ditanggung BPJS.

Dengan demikian, Suir Syam mewakili anggota DPR RI berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan dengan membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mana saja.

Lihat juga...