Islam Wasathiyah Pondasi Kerukunan Umat Islam

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, mengatakan, umat Islam saat ini menghadapi banyak kendala, seperti praktik tekstualisme agama dan rasionalisme ajaran agama yang berlebihan.

Agama juga menghadapi kendala persaudaraan di kalangan umat serta ketegangan antara pemeluk agama dan masyarakat adat. Masalah lainnya, adalah munculnya sekularisme, ekstremisme dan terorisme, sinkretisme, ta’asshub, disorientasi makna toleransi.

Menyikapi realitas tersebut, menurutnya, diperlukan adanya pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi aspek kehidupan bagi semua umat beragama.

Sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidup dalam kerukunan dan solidaritas, yaitu dengan mengamalkan Islam Wasathiyyah.

“Islam Wasathiyyah adalah jawaban permasalahan umat saat ini. Wasathiyyah merupakan paradigma pengkhidmatan di lingkungan MUI selama ini,” kata Huzaemah saat menjadi pembicara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke 7 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/2/2020), seperti dalam rilis yang diterima Cendana News, Jumat (28/2/2020) malam.

Melalui konsep Islam Wasathiyyah, dia berharap bisa mengembalikan gerakan keislaman yang mengedepankan musyawarah, berjiwa reformasi, mendahulukan yang prioritas, dinamis dan inovatif, serta berkeadaban.

Menurutnya, MUI selama ini telah berusaha menyuarakan konsep ini melalui beberapa fatwanya.

MUI menyadari bahwa tidak mungkin melaksanakan konsep ini sendirian. Pihak-pihak lain diperlukan dalam mengarusutamakan Islam Wasathiyyah, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Agar cita-cita luhur seperti adil, makmur, religius, dan baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud,” imbuh Huzaemah.

Selama ini, jelas dia, MUI dalam beberapa fatwanya secara tidak langsung sudah membahas Islam Wasathiyyah. Misalnya pada tahun 2012 dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, MUI membahas prinsip-prinsip wasathiyyah.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2003 juga menjelaskan secara rinci tentang terorisme, sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan merugikan masyarakat.

“Tindakan terorisme seringkali mengatasnamakan jihad yang dicita-citakan membawa pelakunya ke surga. Dari fatwa MUI kita dapat membedakan antara pengertian teror dan jihad,” ujarnya.

Selain dua fatwa tersebut, pada tahun 2005, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka semata.

Sementara pada tahun 2006, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa dengan melibatkan 750 ulama seluruh Indonesia, menyepakati bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitrusi negara. Semua itu merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam.

Dia menambahkan, agar Islam Wasathiyyah tersebut bisa sesuai dengan cita-cita umat Islam Indonesia, maka perlu ada beberapa strategi.

Pertama, sebut dia, adalah intensifikasi pendidikan (Tafaqquh fid Din) melalui penguatan lembaga pesantren maupun pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Strategi kedua, bingkai kerukunan di Indonesia. Seperti teologis, sosiologis-kemasyarakatan, politik-kebangsaan, maupun yuridis harus dikuatkan.

Ketiga, yakni menolak praktik-praktik ajaran yang mengarah pada radikalisme, liberalisme, sinkretisme, dan sekularisme agama. Baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun umat beragama.

“Strategi terakhir penguatan karakteristik ormas-ormas Islam dan ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan,” tutupnya.

Lihat juga...