Kadin Petakan Persoalan yang Membelit Investasi di Jatim

SURABAYA  – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) kini sedang melakukan pemetaan persoalan yang sedang membelit masuknya investasi, sebagai komitmen mendorong masuknya investasi ke wilayah setempat.

“Kadin Jatim telah melakukan identifikasi persoalan yang selama ini membelit para pengusaha dan memetakannya sesuai dengan 10 parameter situasi kemudahan dalam berbisnis. Dari pemetaan itu, akan dilakukan evaluasi yang nantinya dijadikan acuan dalam menentukan program kerja Kadin Jatim selama lima tahun ke depan,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, di Surabaya, Sabtu.

Ia mengatakan, pemetaan dilakukan karena banyaknya keluhan yang dilaporkan ke Kadin Jatim, dan ternyata mayoritas sebagian besar adalah persoalan perizinan, seperti lamanya perizinan, rumitnya perizinan dan banyaknya meja yang harus dilalui dalam memperoleh izin. Ini terjadi utamanya di daerah.

“Walaupun Pemprov Jatim telah mencanangkan perizinan satu atap, tetapi pada kenyataannya di daerah banyak yang tidak mengindahkan. Untuk itu, kami mencarikan solusi dan berusaha menjembatani dengan seluruh pihak terkait,” katanya.

Hasil pemetaan, kata dia, Kadin dan Pemprov Jatim akan membuat roadmap kemudahan usaha untuk menjaga iklim investasi berjalan dengan baik, mulai dari pemerintah provinsi dan daerah hingga pusat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Langkah ini dilakukan guna meminimalisir persoalan yang selama ini menjadi momok bagi industri dan investor yang akan berusaha di Jatim,” tuturnya.

Sementara untuk merealisasikannya, Kadin Jatim telah melakukan beberapa langkah strategis, salah satunya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait program percepatan pertumbuhan ekonomi di lima wilayah, yakni Kawasan Gerbang Kertasusila, Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Selingkar Ijen, Bromo Tengger Semeru (BTS) dan prioritas Madura. Sesuai dengan perpres 80/2019.

“Kami sangat serius mengawal program tersebut dan siap membantu mulai dari perencanaan program hingga menggaet investor. Untuk saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah berkomunikasi dengan Kadin Jatim,” ujarnya.

Ia menjelaskan dalam program percepatan tersebut ada sekitar 218 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp292,45 triliun yang telah ditetapkan presiden sebagai proyek prioritas untuk percepatan lima kawasan tersebut.

“Dan dari total proyek itu, yang skema pembiayaannya menggunakan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mencapai 72 proyek dengan nilai Rp136,112 triliun,” katanya.

Ia berharap upaya ini bisa menjadikan Jatim sebagai provinsi yang ramah investasi, sebab Indonesia di tahun 2018 hanya mampu menduduki peringkat ke 72 dari 190 negara yang disurvei dengan indeks kemudahan investasi.

Sementara posisi tiga besar diduduki Selandia Baru, Singapura dan Denmark. Kemudian disusul Hong Kong, Korea Selatan, Georgia, Norwegia, Amerika Serikat, Inggris dan Macedonia di posisi 10 besar, sesuai studi yang dilakukan International Finance Corporation (IFC) dan World Bank. (Ant)

Lihat juga...