Kerusuhan di India Telan 20 Korban Jiwa

Suasana di wilayah terdampak kerusuhan, setelah bentrokan terjadi antara warga yang mendukung dan menentang uu kewarganegaraan baru di New Delhi, India, Selasa (25/2/2020) – Foto Ant

NEW DELHI – Perdana Menteri India, Narendra Modi, meminta warganya untuk tenang. Hal itu disampaikan, Rabu (26/2/2020), setelah kerusuhan antara kelompok mayoritas Hindu dan minoritas Islam terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Rusuh yang mempersoalkan undang-undang kewarganegaraan yang dinilai kontroversial, dan baru saja disahkan oleh pemerintah. Kerusuhan antarkelompok itu, menurut seorang dokter, telah menewaskan 20 jiwa, dan melukai setidaknya 200 orang.

Insiden itu terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama dua hari di India. Usai kerusuhan, anggota kepolisian dan pasukan paramiliter pada Rabu (26/2/2020) berpatroli di jalanan-jalanan ibu kota dalam jumlah besar. Beberapa wilayah yang terdampak konflik pun ditinggalkan oleh warga. “Perdamaian dan harmoni adalah inti dari etos kita sebagai warga negara. Saya memohon kepada para saudari dan saudara di Delhi, untuk senantiasa menjaga perdamaian dan persaudaraan,” kata Modi dalam unggahannya di akun media sosial-nya.

Pernyataan Modi disampaikan, setelah kelompok oposisi melontarkan banyak kritik terhadap kegagalan pemerintah mengendalikan dan mencegah kerusuhan. Meskipun saat insiden berlangsung, aparat telah menggunakan gas air mata, peluru karet, dan bom asap untuk membubarkan massa.

Ketua Partai Kongres, Sonia Gandhi, salah satu oposisi PM Modi, mendesak agar Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengundurkan diri. Pasalnya, Shah merupakan orang yang diyakini bertanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban masyarakat.

Ribuan demonstran dari kubu penolak dan pendukung UU Kewarganegaraan bentrok, setelah pemerintahan di bawah PM Modi mengesahkan beleid tersebut. UU Amandemen Kewarganegaraan (The Citizenship Amandment Act) akan memudahkan mereka yang bukan pemeluk Islam dari negara tetangga bermayoritas Muslim mendapatkan status kewarganegaraan dari Pemerintah India.

Penolak beleid mengatakan, UU Kewarganegaraan bias terhadap para Muslim. Aturan itu juga diyakini mengancam konstitusi India yang sekuler. Namun, pendukung beleid, di antaranya Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan, UU Kewarganegaraan tidak memuat standar ganda terhadap lebih dari 180 juta umat Muslim di India.

Dari keterangan sejumlah saksi, massa membawa tongkat dan pipa terlihat berjalan di wilayah utara New Delhi, Selasa (25/2/2020), di tengah aksi pembakaran dan penjarahan. Asap hitam tebal ikut mengepul dari sebuah pasar khusus jual-beli ban yang dibakar massa. Banyak korban selamat kena luka tembak, demikian keterangan dari rumah sakit. Saat kerusuhan berlangsung, dua masjid di wilayah utara New Delhi terbakar.

Terkait kerusuhan itu, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) lewat unggahannya di Twitter, Rabu (26/2/2020) mengatakan, pihaknya merasa prihatin terhadap aksi kekerasan di New Delhi. Mereka meminta Pemerintah India mengendalikan massa serta melindungi kelompok minoritas dan mereka yang jadi sasaran. (Ant)

Lihat juga...