Komitmen Sumbar Menyelesaikan Tiga Hal Menunjang Perekonomian

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menyambut baik adanya Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani), serta dua lainnya yang berkaitan dengan Sumatera Barat yakni siaga bencana dan kebudayaan. Hal ini seiring dengan upaya Pemprov Sumatera Barat menjadikan daerahnya memajukan perekonomian.

“Secara umum, saya sambut baik program Kostratani ini. Karena merupakan program yang inovatif dari Kementerian Pertanian dengan pendekatan yang baru dan lebih modern,” katanya, usia memimpin rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, hal itu merupakan pendekatan pembaharuan yang berbeda dibandingkan gerakan massif penyuluhan pertanian. Artinya, pendekatan pertanian dengan menggunakan Internet of Things (IoT), Informasi Teknologi (IT) dengan bentuk-bentuk yang lebih maju dari apa yang ada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Dikatakannya, bicara masalah Kostratani merupakan program pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi. Dengan demikian akan menghidupkan kembali serta memperkuat peran serta kapasitas petugas Balai Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang bermuara pada kesejahteraan petani.

“Kita berharap apabila program ini berjalan akan terjadi percepatan pembangunan pertanian menuju pertanian maju, mandiri, dan modern khususnya di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Untuk itu Irwan mengajak seluruh pihak untuk mendukung bersama baik oleh Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal memajukan perekonomian di bidang pertanian tersebut.

Gubernur berharap apabila program ini berjalan akan terjadi percepatan pembangunan pertanian menuju pertanian maju, mandiri, dan modern khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan Kostratani, dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, rapat koordinasi ini diarahkan pada tiga hal, yaitu selain pembangunan pertanian Kostratani Indonesia, juga ada peningkatan Peranan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam bangunan gedung yang andal dan berwawasan lingkungan, serta pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, Sumatera Barat, memiliki kondisi-kondisi geografis yang mengakibatkan daerah ini menjadi daerah yang memiliki potensi bencana alam terlengkap di Indonesia. Mulai dari gempa, potensi tsunami, gunung meletus, longsor hingga banjir. Hampir semua daerah kabupaten dan kota di Sumbar mempunyai potensi bencana alam yang berbeda.

“Saya minta kepada Bupati dan Walikota, agar selektif memberikan IMB kepada masyarakat. Saya harapkan mempertimbangkan lokasi geografisnya, apakah berada di daerah patahan gempa, atau berada di daerah berpotensi longsor dan banjir,” pinta Irwan Prayitno di hadapan Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.

Ia menilai, dalam pembangunan infrastruktur khususnya bangunan gedung pada daerah yang mempunyai potensi-potensi bencana alam ini, tentunya tidak sesederhana pembangunan gedung pada daerah lain yang relatif aman dari bencana alam.

Tapi perlu dihitung mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga penggunaanya, harus memenuhi kriteria yang aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar.

“Banyak kasus yang terjadi, fungsi bangunan tidak sesuai dengan IMB yang diberikan. Kita harapkan, SLF ini merupakan evaluasi terakhir sebelum bangunan digunakan. Setiap perubahan fungsi bangunan harusnya dievaluasi ulang untuk mendapatkan SLF yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut,” sebutnya.

Menurutnya, jika IMB dan SLF diterbitkan sesuai dengan aturan yang ada, maka kerusakan bangunan akibat bencana akan dapat direduksi seminimal mungkin. Dengan demikian pemerintah tidak lagi repot untuk mendata bangunan pemerintah yang rusak akibat bencana.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno menyampaikan permasalahan pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang ini menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional.

“Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa,” ucapnya.

Terkait pemajuan kebudayaan Nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa.

Untuk itu, proses perumusan undang-undang menyepakati sepuluh prinsip sebagai panduan agar upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

“Ke depan, saya minta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat mendukung dan menyepakati bersama berbagai program dan kegiatan kebudayaan sebagai upaya Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Barat,” harapnya.

Lihat juga...