Kongres Umat Islam Luruskan Arah Berbangsa

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke 7 di Bangka Belitung  mendeklarasikan komitmen umat Islam untuk mengawal dan meluruskan kembali arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari tujuan didirikannya negara-bangsa ini, sila-sila dalam Pancasila dan ajaran agama.

Deklarasi dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI), Sholahuddin Al Aiyub pada penutupan KUII ke 7 di Bangka Belitung, Jum’at (28/2/2020) malam.

“Kami menyerukan segenap warga bangsa, khususnya para pemimpin negara, untuk tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dengan pola pikir keagamaan,” kata Sholahuddin dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Jumat (28/2/2020) malam.

Karenal ini merupakan bentuk pengingkaran atas kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara.

Umat Islam Indonesia meyakini, dasar negara tersebut sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

Karena itu, kata dia, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ajaran agama harus diposisikan sebagai sumber hukum. Juga sumber inspirasi, landasan berpikir, kaidah penuntun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara dan pemerintahan.

“Kami juga menyerukan penyelenggara negara untuk secara konsekuen dan konsisten terus menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Sholahuddin.

Negara diharapkan dapat menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, serta memberikan sanksi yang sangat tegas dan adil terhadap setiap pihak yang melanggar.

Khususnya, terkait praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan negara. “Pelakunya harus menjadi musuh bersama dan wajib dicegah serta dihukum secara maksimal tanpa tebang pilih,” urainya.

Adapun kepada partai politik, sebut dia, agar konsekuen dan konsisten mengedepankan tanggungjawab kebangsaan dalam menjalankan fungsinya.

Dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kebijakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjalankan pendidikan dan kaderisasi politik yang berkelanjutan.

Partai politik harus aktif membentuk budaya politik yang demokratis, modern, partisipastif, akuntabel dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat. “Tidak membangun oligarki politik dan bukan hanya berorientasi pada kekuasaan serta politik praktis,” tukasnya.

KUII juga menyerukan penyelenggara negara agar meningkatkan keberpihakan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan menghilangkan seluruh dominasi kekuatan pasar.

Yakni, melalui peraturan perundang-undangan, layanan publik, subsidi dan insentif yang tepat sasaran. Serta membangun iklim perekonomian nasional yang adil dan beradab, demi terwujudnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KUII juga mendorong negara dan umat Islam serta dunia usaha untuk secara bersama-sama terus mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi dan keuangan syariah.

“Negara dan umat Islam harus menjadikan ekonomi syariah sebagai penyangga perekonomian nasional, melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, social fund (ziswaf), dan bisnis syariah,” tandasnya.

Terpenting lagi yakni, mengajak seluruh umat Islam untuk lebih mengedepankan semangat persatuan sesama umat Islam. Untuk mengembangkan pemahaman keagamaan moderat (wasathiyat al-Islam), menghindarkan diri dari praktik-praktik keagamaan yang mengarah pada liberalisme, sinkretisme, sekularisme dan pluralisme agama.

Selain itu juga terus meningkatkan kerjasama secara sinergis, terkoordinasi, berkesinambungan antar ormas Islam dan lembaga Islam dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di berbagai bidang.

KUII meminta pemerintah agar dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional diarahkan pada terbentuknya generasi muda yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kompetitif. Serta berjiwa merdeka, berdaulat, percaya diri, dan berkepribadian luhur.

“Tidak terpengaruh dengan paham-paham sekularisme, hedonisme, konsumerisme, dan liberalisme, serta mempunyai wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat,” ungkapnya.

KUII mendorong ormas dan kelembagaan Islam agar lebih mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, dan ekonomi.

Diharapkan pula membentuk big data umat yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan umat Islam dan kehidupan beragama. Serta mencegah berbagai upaya pembelokan isu atau penggiringan opini yang tidak menguntungkan umat Islam.

Terakhir dalam deklarasi Bangka Belitung ini, KUII menyerukan pemerintah untuk secara istiqomah/konsisten menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

“Dengan berkontribusi lebih besar dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di berbagai belahan dunia,” ujar Sholahuddin.

Diharapkan juga pemerintah menjaga perdamaian dunia dengan menjadi juru runding bagi negara-negara yang berkonflik.

Dan mensosialisasikan atau mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam menata harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat internasional.

“Khususnya negara-negara yang dilanda konflik,” tutup Sholahuddin.

Lihat juga...