Mendagri: Penyaluran Dana Desa Langsung ke Rekening Desa

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Penyaluran dana desa mulai tahun 2020, akan berbeda dibanding tahun lalu. Nantinya, dana tersebut akan langsung dikirim ke masing-masing rekening desa, yang sebelumnya dikirim ke pemerintah daerah.

“Dana transfer langsung ke rekening desa, bukan rekening kepala desanya ya, ke rekening desa, tujuannya apa? Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi, kalau lewat provinsi, kabupaten/kota panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Tujuan lainnya, untuk menghindari adanya potensi penyimpangan di tingkat pemerintahan di atasnya,” papar Mendagri Tito Karnavian di sela Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa 2020 di Holly Stadium Terang Bangsa, Semarang, Selasa (18/2/2020).

Pada  tahun ini, anggaran dana desa naik menjadi Rp72 triliun, dibanding tahun 2019 lalu sebesar Rp70 triliun. Sebanyak 72.953 jumlah desa di Indonesia akan dipastikan segera menerima dana desa yang pencairannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap I diserahkan pada 18 Februari 2020, tahap II pada 20 Februari dan Tahap III di tanggal 25 Februari.

“Bagaimana untuk mengawasi, agar ini tepat sasaran? Maka salah satunya adalah ini, kita kumpulkan kepala desa seluruh Indonesia, kita buat mekanismenya dan dibagi per gelombang, dan semua gerak, Tim dari Kemendagri, Tim dari Kemenkeu, Tim dari Kemendes PDTT,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya juga sudah kesepakatan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan transfer langsung dana desa ke rekening desa.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut, melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan para para camat.

“Terutama, sebagai konsultan yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa, karena saya meyakini ada kepala desa, yang mungkin belum paham teknis administrasi pemerintahan. Jadi, pengawasan dan pengelolaan dana desa harus ditingkatkan,” tandasnya.

Mendagri juga menegaskan, pemberian dana desa ditujukan untuk pemerataan pembangunan sehingga tak terjadi urbanisasi. Tak hanya itu, pemberian dana desa juga sebagai dorongan pemerintah pusat dalam ketahanan dan stabilitas perekonomian di desa

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan pada 2018, Provinsi Jateng menerima bantuan dana desa sebesar Rp7,8 triliun. Angka tersebut kemudian naik pada 2019, sebesar Rp 8,2 triliun.

“Kita salurkan untuk 7809 desa yang ada di Jateng. Makanya inovasi di tiap desa sudah terlihat luar biasa. Di satu sisi, dana desa ini harus dikelola dengan transparan, akuntabel dan terintegritas,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, penyerapan dana desa di Jateng cukup beragam dan paling tinggi untuk infrastruktur jalan. “Karena di desa tolak ukur pakainya meter, maka saya menyebutnya memakai meter, yani sepanjang 5,77 juta meter. Kemudian juga ada pembangunan 13 jembatan, 101 pasar desa, 92 BUMDes, 37 embung hingga 1955 irigasi,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan tingkat penyerapan dana desa juga tinggi, pada 2018 mencapai 99,84 persen, sementara 2019 sudah 99,9 persen.

Ganjar juga meminta agar seluruh perangkat desa bisa solid, baik antara kades dengan perangkat, kades dengan warga hingga antar lembaga desa. “Bentuk tim yang solid, jangan cakar-cakaran, nanti tidak jadi solid namun malah sulit,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ribuan kepala desa se-Jateng dikumpulkan di Holy Stadium Semarang, untuk mendapat pengarahan dari Mendagri Tito Karnavian, serta  Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa, guna mewujudkan percepatan pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Lihat juga...