Menkeu G20 Bahas Sistem Pajak Terkait Ekonomi Digital

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 pada 22-23 Februari 2020 di Riyadh, Arab Saudi telah mengulas sejumlah topik ekonomi global terkini.

Menurutnya, salah satu yang menarik adalah upaya Negara-negara G20 untuk mencapai konsensus global atas sistem pajak internasional terhadap aktivitas ekonomi digital. Pendekatan yang dikenal dengan unified approach dinilai dapat menjadi dasar bagi penyusunan sistem pajak internasional yang baru.

Unified approach merupakan penggabungan atas beberapa proposal sebelumnya, yakni user participation, marketing intangibles dan significant economic presence. User participation merupakan proposal di mana pajak digital dipungut berdasarkan kontribusi pengguna, dan hak pengenaan pajak dialokasikan berdasarkan tempat di mana pengguna tersebut berada,” kata Sri Mulyani, Senin (24/2/2020) di Jakarta.

“Sementara marketing intangibles merupakan proposal di mana pengenaan pajak didasarkan pada tempat aset tersebut digunakan. Lalu significant economic presence adalah proposal di mana subjek pajak dianggap memiliki kehadiran ekonomi apabila terdapat interaksi dengan pengguna melalui teknologi digital, misalnya platform online,” sambung Menkeu.

Isu global lain yang didikusikan oleh G20 adalah perkembangan sistem pembayaran lintas batas. Sistem ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara aspek efficiency dan resilience dalam sistem pembayaran lintas batas serta bermanfaat bagi seluruh negara di dunia.

“G20 juga mendiskusikan mengenai isu transisi LIBOR (London Interbank Offered Rate) yang akan di phasing-out penggunaannya pada tahun 2021,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa Negara-negara G20 mendukung implementasi pinsip-prinsip investasi infrastruktur berkualitas secara efektif, yang meliputi life cycle cost, mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, membangun ketahanan terhadap bencana alam dan risiko lainnya, serta memperkuat tata kelola infrastruktur.

“Untuk itu, akan diidentifikasi indikator-indikator yang menggambarkan implementasi atas prinsip-prinsip dimaksud dan disusun sebuah reference note sebagai acuan bersama,” tandasnya.

Lihat juga...